Tren Tingkat Partisipasi Pemilu dan Pilkada di Jakarta

tirto.id - Pada September 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 mencapai 77,5 persen. Meski tren partisipasi masyarakat menurun sejak pemilu legislatif 2014, namun untuk Pilkada 2017 ini diharapkan partisipasinya dapat mencapai 77,5 persen.

Sejak Pemilu Legislatif (Pileg) 1955 sampai 2014, partisipasi masyakarat Indonesia yang mengikuti pemilihan mengalami tren penurunan. Partisipasi masyarakat paling tinggi terjadi pada pemilu legislatif 1971 dengan tingkat partisipasi sebesar 96,6% atau hanya 3,4% dari penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang tidak berpartisipasi. Sedangkan partisipasi paling rendah terjadi pada pileg 2009 dengan tingkat partisipasi yang hanya 71%. Dengan kata lain, pada Pileg 2009, sekitar ¼ penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak menggunakan suaranya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden (Pilpres) pun tak berbeda jauh dengan partisipasi Pileg. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 69,58%. Bahkan tingkat partisipasi ini menurun dari Pilpres 2009 yang mencapai 72,09%.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilu, tetapi hal ini dapat menjadi salah satu indikator tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah maupun wakil rakyat. Contohnya, pada periode pemilu legislatif 2009, terlihat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap calon wakil rakyat rendah. Selain itu, kepuasan masyarakat terhadap wakil rakyat yang menjabat di era 2004-2009 juga menurun.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg di DKI Jakarta sebagai ibukota negara pada 2009 dan 2014 berada di bawah tingkat nasional. Pada Pileg 2009, tingkat partisipasi Jakarta hanya 58,3%, sedangkan partisipasi nasional sebesar 71%. Tingkat partisipasi masyarakat DKI Jakarta meningkat menjadi 66,5% pada Pileg 2014, meskipun masih berada di bawah nasional yang mencapai 75,1%.

Sama halnya dengan Pilpres, yang pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi masyarakat DKI Jakarta sebesar 68,6%, di bawah tingkat partisipasi nasional sebesar 69,58%. Sedangkan, pada Pilpres 2014, tingkat partisipasi masyarakat Jakarta sebesar 72,3% berada sedikit di atas nasional yang mencapai 72,09%.

Dalam pemilihan gubernur (Pilgub), tingkat partisipasi masyarakat Jakarta sejak 2007 hingga 2012 tidak pernah mencapai 70%. Pada 2007, tingkat partisipasi Pilgub hanya 65,4% atau masih ada 34,6% masyarakat dengan hak pilih yang tidak menggunakannya. Bahkan, pada putaran pertama Pilgub 2012, tingkat partisipasinya menurun menjadi 63,6% dan kembali meningkat di putaran kedua menjadi 66,7%.

Bila dilihat berdasarkan wilayah kotamadya dan kabupaten, baik pada pemilihan legislatif dan presiden 2014, tingkat partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada Pemilihan anggota DPD-RI dan DPRD, tingkat partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu sebesar 72,53% dan pada Pilpres sebesar 73,58%. Selain jumlah masyarakat yang lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya, tingkat partisipasi yang tinggi juga dikarenakan tingkat kekerabatan yang masih kuat di Kepulauan Seribu sehingga lebih mudah untuk mensosialisasikan kegiatan pemilu.

Di Jakarta Timur sendiri, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif pada 2014 sebesar 69.78%, lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi. Sedangkan, pada Pilpres 2014, tingkat partisipasi masyarakatnya mencapai 75,42%. Berdasarkan studi yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI dan KPU, tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Jakarta Timur ini diasumsikan karena adanya penyegaran dalam KPU sehingga ada inovasi kegiatan yang ditujukan bagi peningkatan partisipasi masyarakat.