Indeks Kppu

KPPU akan menggelar persidangan kasus dugaan kartel tiket pesawat. Bukti yang dikumpulkan tim investigator KPPU dinilai layak untuk disidangkan. 

Terkait dugaan diskriminasi usaha di Medan yang dilakukan oleh KPPU dan melibatkan Grab, pihaknya akan tetap menghormati dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan.

Pemeriksaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terkait dugaan pelanggaran rangkap jabatan direktur Garuda batal dilaksanakan.

Kasus Grab dan TPI bermula dari dugaan kuat terkait dengan perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.

Terkait kasus rangkap jabatan Direktur Garuda Indonesia di maskapai Sriwijaya Air atas perintah Menteri BUMN Rini Soemarno, KPPU akan memanggil Menteri Rini pada 18 Juli 2019.

Setelah kasus dugaan kartel tiket pesawat yang diselidiki KPPU naik ke tingkat pemberkasan, selanjutnya kasus akan disidangkan.

KPPU menilai pemberlakuan sistem pembayaran parkir non-tunai yang hanya memakai satu merek uang digital, berpotensi menjadi pelanggaran larangan persaingan usaha tidak sehat. 

I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra resmi mengundurkan diri sebagai komisaris utama Sriwijaya Air. Komisaris lainnya, Pikri Ilham Kurniansyah dan Juliandra Nurtjahyo juga mengundurkan diri.

KPPU mengatakan, penempatan jajaran Garuda pada posisi direksi di maskapai lainnya adalah bentuk kontrol perusahaan yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU menyebutkan diskon tarif ojek online oleh aplikator memiliki indikasi predatory pricing.

KPPU menyebutkan Indonesia butuh lebih dari dua maskapai untuk industri penerbangan agar tercipta persaingan usaha yang sehat.

KPPU mengumpulkan bukti terkait adanya dugaan pelanggaran dalam praktek duopoli industri penerbangan.

KPPU mengeluhkan keterbatasan wewenang lembaga itu dalam pengumpulan bukti kasus persaingan usaha. Keterbatasan wewenang itu membuat penanganan sejumlah kasus oleh KPPU lambat. 

KPPU menyebutkan, pemerintah tak seharusnya melakukan intervensi harga pada polemik mahalnya tiket penerbangan.

KPPU meragukan realisasi kewajiban pengusaha sawit menyerahkan hak pengelolaan 20 persen dari lahannya ke para petani plasma.

Salinan formulir c1 hanya boleh diberikan kepada saksi dan pengawas yang ada di TPS.

Menhub Budi Karya Sumadi mendukung wacana perusahaan induk atau holding penerbangan. Namun dengan syarat dari sisi industri juga diberdayakan.

Dirut AirAsia mengaku mendukung langkah KPPU dan siap hadir dalam pemanggilan. 

INACA membantah tuduhan bahwa raibnya tiket Air Asia dari "lapak" Traveloka dan Tiket.com dipicu oleh tekanan maskapai lain serta oligopoli di industri penerbangan Indonesia.

Menurut Inaca, tindakan kartel tidak mungkin dilakukan, karena maskapai-maskapai ini memiliki segmen pasar yang berbeda-beda.