Menuju konten utama

Kawasan Khusus Pesawat Dijamin Tak Picu Kartel Bisnis Penerbangan

Rencana kawasan khusus pesawat terbang ini kali pertama diucapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso Senin (22/7/2019) lalu.

Kawasan Khusus Pesawat Dijamin Tak Picu Kartel Bisnis Penerbangan
Sejumlah calon penumpang antre naik ke pesawat maskapai Lion Air di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (5/7/2019). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.

tirto.id - Policy Advisor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lin Che Wei menjamin pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perawatan dan pemeliharaan pesawat terbang tidak akan mengarah pada kartel.

Sebaliknya, Che Wei menjelaskan kehadiran KEK yang memusatkan perbaikan dan penyimpanan suku cadang bagi semua maskapai di Indonesia akan membuatnya lebih efisien.

"Kita tidak bisa menyebut itu kartel kalau orang mau sharing. Gini 1 orang punya pesawat. Di sana ada pesawat jenisnya sama kalau masing-masing punya suku cadang sendiri itu mahal kan. Kalau sharing terhadap barang yang mereka butuhkan untuk menurunkan cost agar bisa efisien," ucap Che Wei dalam acara bertajuk 'Polemik Harga Tiket Pesawat: Perspektif Hukum, Bisnis, dan Investasi' di Hotel Sari Pacific, Jumat (9/8/2019).

Rencana pembuatan KEK bagi pesawat terbang ini kali pertama diucapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat mengadakan rapat dengan bos maskapai penerbangan Senin (22/7/2019) lalu.

Pada waktu itu, Susi menerima saran dari bos Lion Air Grup dan Garuda Indonesia untuk menyatukan fasilitas perawatan pesawat mereka.

Che Wei juga menjelaskan justru dengan adanya kerjasama ini, ia yakin harga tiket pesawat bisa semakin ditekan. Sebab penurunan biaya pesawat dapat terjadi berkat efisiensi biaya dari penyatuan fasilitas itu.

"Jadi cost ke masyarakat bisa lebih terjangkau," ujar Che Wei.

Soal bilamana maskapai nanti malah mengadakan persepakatan atau kongkalingkong, kata Che Wei, hal itu menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi.

Ia memastikan bahwa persaingan yang ada tidak akan mengarah pada predatory pricing atau kartel.

"Makanya itu jadi tugas kami. Dua hal kan cegah persaingan berlebihan seperti predatory pricing kedua menjamin tidak lagi jadi duopoli," kata dia.

Baca juga artikel terkait HARGA TIKET PESAWAT atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali