Indeks Kppu

Serikat Pekerja Semen dan anggota DPR 2019-2024 Andre Rosiade menyerahkan laporan berupa berkas ke KPPU terkait dugaan predatory pricing yang dilakukan pabrik semen merek BUMN Cina, CONCH.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih mengatakan peluang itu terjadi karena adanya argumentasi dari Kementerian BUMN bahwa rangkap jabatan itu dimungkinkan melalui peraturan menteri yang diperkuat peraturan undang-undang di atasnya.

Director and Corporate Secretary BUMI Resources menyatakan bahwa perusahaannya telah menyediakan data yang diperlukan pihak berwenang terkait hal ini.

KPPU menyatakan belum tentu memproses laporan yang diajukan politikus Gerindra, Andre Rosiade terkait dugaan predatory pricing pabrik semen asal Cina.

KPPu mencatat ada 12 transaksi pada sejumlah perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan usai akuisisi atau merger dengan urasi mulai 11 bulan hingga 5 tahun.

KPPU menemukan ada 12 perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan hingga berbilang tahun usai diakuisisi.

KPPU menyebut aagr pembatasan impor ini diubah dari kuota menjadi pemberlakuan tarif, sehingga dananya bisa digunakan membina petani bawang putih lokal.

Selama Januari-April 2019 tidak ada impor bawang putih yang masuk dan ada perubahan kebijakan tata niaga. KPPU mendeteksi hal ini memberi penguasaan pasar pada importir yang memiliki stok.

KPPU menyebut persidangan sidang kartel tiket pesawat sampai saat ini masih menunggu penyesuaian beban kerja majelis komisioner.

Rencana kawasan khusus pesawat terbang ini kali pertama diucapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso Senin (22/7/2019) lalu.

Andre Rosiade mengancam akan mendorong pembentukan pansus di DPR, jika KPPU mengabaikan laporan soal praktik predatory pricing di bisnis semen. 

KPPU memastikan persidangan dugaan pelanggaran kartel tiket pesawat dapat selesai tahun 2019.

KPPU saat ini masih melakukan kajian untuk memutuskan akan melanjutkan atau menghentikan penanganan kasus rangkap jabatan Dirut Garuda. 

Kementerian BUMN menyatakan rangkap jabatan yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia memiliki dasar hukum.

KPPU akan menggelar persidangan kasus dugaan kartel tiket pesawat. Bukti yang dikumpulkan tim investigator KPPU dinilai layak untuk disidangkan. 

Terkait dugaan diskriminasi usaha di Medan yang dilakukan oleh KPPU dan melibatkan Grab, pihaknya akan tetap menghormati dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan.

Pemeriksaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terkait dugaan pelanggaran rangkap jabatan direktur Garuda batal dilaksanakan.

Kasus Grab dan TPI bermula dari dugaan kuat terkait dengan perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.

KPPU menilai pemberlakuan sistem pembayaran parkir non-tunai yang hanya memakai satu merek uang digital, berpotensi menjadi pelanggaran larangan persaingan usaha tidak sehat. 

Terkait kasus rangkap jabatan Direktur Garuda Indonesia di maskapai Sriwijaya Air atas perintah Menteri BUMN Rini Soemarno, KPPU akan memanggil Menteri Rini pada 18 Juli 2019.