tirto.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah mendalami modus-modus yang dilakukan perusahaan laboratorium dan rumah sakit yang mencari untung besar dari penyediaan fasilitas tes PCR.
Modus pertama yang dilihat KPPU yakni adanya konsultasi dokter yang dipastikan akan menambah biaya tes PCR.
"Jadi kami melihat ada potensi persaingan usaha tak sehat atau memaksimumkan keuntungan ketika ada banding tarif PCR. Ketika tes PCR yang dikonsultasi dengan dokter itu biayanya bisa berbanding hampir dua kali lipat," jelas Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala, Jumat (12/11/2021).
Selain konsultasi dokter, modus lainnya yang banyak terjadi adalah memberikan fasilitas ekspres pada masyarakat yang membutuhkan hasil cepat tes PCR. Perbandingan kecepatan ini, menurut Mulyawan memunculkan persaingan usaha yang tak sehat.
"Karena sebenarnya esensi tes PCR itu adalah untuk membuktikan apakah orang itu terkena COVID-19 apakah perlu dilakukan karantina mandiri atau dirawat di RS," jelas dia.
Seharusnya kata Mulyawan, perusahaan laboratorium yang menyediakan fasilitas PCR fokus untuk menyediakan layanan demi menekan angka penularan dengan cara tracking mobilitas masyarakat bukan untuk bisnis.
"Kami melihat dan hasil rekomendasi kami juga bahwa pemerintah perlu ikut andil [memantau] tes pemeriksaan yang di-bundling yang diberikan label hasil cepat supaya tujuan PCR ini gak lebih ke binsis, jangan kesana, lebih ke tesnya," pungkasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Bayu Septianto
