Indeks Kppu

Sembilan perusahaan tersebut, yakni PT PA, PT EP, PT PI, PT BA, PT IT, PT NL, PT TJ, PT MS, & PT SP. Diduga CPO diekspor besar-besaran ke luar negeri.

KPPU mengungkap temuan bukti terkait dugaan kartel minyak goreng yang akan menjadi fokus penyelidikan. 

Dari 443 pegawai KPPU, menurut Ketua KPPU Ukay Karyadi tidak sampai 10 orang yang menyandang status PNS.

KPPU menilai persaingan usaha yang sehat belum menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

KPPU melihat ada sejumlah aturan yang menghambat masuknya pemain baru di industri minyak goreng sehingga membuat harga tidak stabil.

KPPU menilai fasilitas konsultasi dokter hingga kecepatan hasil tes membuat persaingan usaha yang tak sehat pada bisnis tes PCR 

KPPU mengendus ada beberapa nama besar perusahaan yang menyediakan layanan tes PCR yang mengarah ke dugaan kartel.

KPPU menyatakan SRTG terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Perusahaan semen di Kalsel memonopoli pasar. Mereka menjual dengan harga lebih rendah, diduga dapat demikian karena disokong perusahaan induk di Cina.

KPPU memutuskan GRAB dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 tentang integrasi vertikal dan Pasal 19 huruf d tentang praktik diskriminasi dalam UU No. 5/1999.

KPPU menyebut belum ada pelaku usaha besar yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pasar.

Penjual eceran yang menaikkan harga masker tak dapat ditindak dengan UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat.

Harga ayam kembali anjlok meski pemerintah telah turun tangan. Apakah ada kartel bermain?

JPU KPK menyebut mantan Ketua PKPU Muhammad Syarkawi Rauf menerima uang Rp1,966 miliar dari pengusaha Pieko Njotosetiadi terkait kajian "Long Term Contract" (LTC).

Dugaan kartel dalam tata niaga nikel didalami KPPU.

KPPU fokus pada penyediaan sistem pembayaran elektronik berbasis QR Code yang berpotensi memunculkan tindak persaingan tidak sehat.

KPPU menilai, tingginya bunga pinjaman online pada fintech Peer to Peer (P2P) Lending membuat banyak konsumen yang gagal bayar dan terlilit utang.

Guntur mengatakan, KPPU akan segera menyidang perkara kartel tiket pesawat.

KPPU menduga asosiasi terlibat dalam praktik kartel yang mengatur bunga pinjaman online. 

Guntur mengatakan, kasus itu mereka hentikan karena merupakan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.