Indeks Kpk

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, memenuhi panggilan KPK, untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI.

KPK mengatakan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan kantor Pemkab Lamongan.

KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan dari rumah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (PT DNG) M. Akhirun Efendi Siregar (KIR).

KPK akan kembali memanggil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk diperiksa sebagai saksi di kasus dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022.

Mantan Direktur SDM Teknologi Informasi PT Taspen, mengatakan dewan direksi Taspen tidak mengetahui proses penunjukan PT IIM sebagai manajer investasi.

Sebagian uang dana CSR diduga masuk ke rekening pribadi dua anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

KPK mencatat sektor PBJ di Sumut masih berada di zona merah dengan capaian 57 persen.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap mantan Direktur PT Kutilang Paksi Mas (KPM), Cahyadi Susanto.

Para saksi juga didalami terkait penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik.

Gratifikasi tak selalu berbentuk uang atau barang, tapi bisa juga berupa fasilitas, perlakuan khusus.

Maman belum memastikan akan menempuh jalur hukum atau tidak untuk mengungkap siapa di balik beredarnya surat tersebut.

KPK mengusut pola pembayaran dan permintaan komitmen fee pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

KPK telah mengumumkan bahwa eks Sekjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono, merupakan tersangka dalam kasus dengan total penerimaan gratifikasi Rp17 miliar.

KPK menggeledah lima rumah dan dua kantor terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank BRI.

KPK melimpahkan berkas perkara mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, terdakwa kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp1,2 triliun.

KPK menyita dua rumah di Surabaya terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur (Jatim).

KPK berharap pengungkapan ini berujung pada perbaikan mekanisme dan peruntukan anggaran pembangunan jalan di Sumut.

Sebelumnya, KPK mengumumkan ada 11 debitur yang tengah menjalani proses penyidikan terkait kasus ini.

KPK mengingatkan bahwa segala kegiatan oleh petugas KPK tidak pernah dipungut biaya.