Indeks Kpk

Penetapan tersangka Rudy Tanoe dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran bansos harus dinyatakan sah demi hukum.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterangan dalam unggahan itu tak menyertakan bukti apapun.

KPK memanggil empat saksi dari pihak swasta terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur.

KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Griksa Cipta, Aswin Griska Fitrianto.

KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Bupati Manokwari, Hermus Indou.

KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya yaitu seorang karyawan swasta bernama Rosalina Wahyuni.

KPK terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi-saksi, baik dari pihak travel, Kemenag, maupun asosiasi haji.

KPK meminta para pejabat tidak boleh menyampaikan LHKPN hanya sebagai formalitas atau menggugurkan kewajiban saja.

Rudy Tanoe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada penyaluran bansos beras.

KPK terus menghitung kerugian negara bersama BPK RI terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023.

KPK mendukung perombakan susunan pengurus Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK mencecar Bupati Pati, Sudewo, terkait dengan pengaturan lelang dan dugaan adanya fee pada proyek jalur kereta api di wilayah Jawa Timur.

Bupati Pati, Sudewo, membantah mengembalikan uang korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA ke KPK.

KPK akan meminta klarifikasi Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, terkait LHKPN-nya yang minus Rp2 juta.

Atas putusan sela tersebut, sidang korupsi dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE 2017-2021 dilanjutkan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana hibah Jawa Timur.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Liendha Andajani, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Kolaka Timur.

KPK memeriksa Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA.

Penyidik KPK masih mencari pihak yang diduga menjadi juru simpan uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Penyidik KPK masih harus mencari tahu jumlah kuota haji tambahan yang diperjualbelikan oleh pihak agen travel.