Indeks Kpk

Hukum
Jumat, 21 Agt

KPK Ungkap Dugaan Pemberian Uang untuk Masuk FK Unsoed

KPK masih mendalami siapa saja pihak yang terlibat serta bagaimana mekanisme penerimaan uang tersebut.
Hukum
Jumat, 21 Agt

Kemendiktisaintek Hormati Proses Hukum Rektor Unsoed di KPK

Mendiktisaintek berharap sivitas akademika Unsoed tetap menjalankan kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya.
Hukum
Jumat, 21 Agt

KPK OTT Rektor Unsoed terkait Penerimaan Mahasiswa Baru

Ketua KPK juga mengonfirmasi dua wakil Rektor Unsoed terjaring dalam OTT.
News Plus
Kamis, 20 Agt

Korupsi Eks Kakanwil Pajak: Biayai Bisnis Anak dari Gratifikasi

Muhammad Haniv diduga menggunakan pengaruh dan hubungan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya dengan meminta sponsorship ke wajib pajak.
Hukum
Kamis, 20 Agt

Siapa Muhammad Haniv, Eks Kakanwil Pajak Tersangka Gratifikasi?

Pencarian sponsorship kegiatan anak Muhammad Haniv diduga salah satu alasan gratifikasi oleh mantan Kakanwil DJP Jakata Khusus itu. Simak profilnya.
Hukum
Rabu, 19 Agt

KPK Tahan Eks Kakanwil Pajak Tersangka Kasus Gratifikasi

Muhammad Haniv ditetapkan tersangka KPK atas kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi. Ia kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Hukum
Selasa, 18 Agt

Hakim Tolak Permohonan Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Yaqut dan pengacaranya diminta berkonsultasi dengan dokter di Rutan KPK jika dalam kondisi darurat untuk berobat ke rumah sakit.
Periksa Fakta
Selasa, 18 Agt

Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah

Tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim KPK menggeledah rumah Gubernur Jawa Timur dan menyita sejumlah asetnya.
Hukum
Minggu, 16 Agt

KPK Geledah 4 Lokasi di Bengkulu Soal Suap Proyek Rejang Lebong

Penyidik KPK menyita dokumen dan barang elektronik usai menggeledah empat lokasi di Kota Bengkulu, termasuk rumah anggota DPRD Vinna Leddy Anggraheny.
Hukum
Kamis, 13 Agt

KPK Periksa Bebizie Terkait Kasus Batu Bara Kutai Kartanegara

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara yang menyeret mantan Bupati Kukar.
News Plus
Kamis, 13 Agt

Bagaimana Menghitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Yaqut?

Dalam kasus ini, jaksa mendakwa eks Menag Yaqut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.
Hukum
Rabu, 12 Agt

KPK Dalami Status Penyerahan US$1 Juta dari Yaqut ke Pansus Haji

Salah satu persoalan yang didalami adalah apakah uang itu telah benar-benar diserahkan atau diterima Pansus Haji.
Hukum
Selasa, 11 Agt

KPK Periksa Rudy Tanoe terkait Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos

Rudy Tanoe tak berkomentar banyak usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras.
Hukum
Selasa, 11 Agt

KPK Ungkap Dedi Congor Sudah Jadi Tersangka oleh Kepolisian

Setelah polisi menetapkan Dedi Congor sebagai tersangka, KPK untuk tidak melanjutkan proses penyidikan karena tidak boleh penyidikan dengan objek yang sama.
Hukum
Senin, 10 Agt

Duduk Perkara Korupsi Iklan Bank BJB Rugikan Negara Rp223,6 M

Para tersangka diduga memanipulasi proses pengadaan dengan memecah paket pekerjaan guna menghindari lelang.
Hukum
Senin, 10 Agt

KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Bank BJB, Rugikan Negara Rp223,6 M

Keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Hukum
Senin, 10 Agt

Menhut Raja Juli Enggan Komentar Soal Duit dari Bupati Kuansing

Usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenkopolkam, Raja Juli hanya berkenan menjawab pertanyaan soal karhutla.
Hukum
Minggu, 9 Agt

KPK Geledah 15 Rumah terkait Pemerasan di Pemkab Pemalang

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang.
Hukum
Minggu, 9 Agt

KPK Geledah Rumah Pribadi Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Barang-barang itu diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek yang tengah disidik KPK.
Sosial Budaya
Minggu, 9 Agt

Kemenhut & KPK Bongkar Kejahatan Hutan dan Satwa Liar

Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk memperkuat tata kelola kehutanan.