Indeks Kpk

Ratusan travel haji ini dimintai keterangan sebagai rangkaian dari penghitungan kerugian negara terkait korupsi haji.

KPK mendalami soal pengadaan asam formiat terkait kasus dugaan korupsi pengolahan karet di Kementan 2021-2023.

Faryd Sungkar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan TPPU di MA.

KPK buka lowongan kerja 2025 untuk enam jabatan strategis! Cek posisi, jadwal pendaftaran, dan syarat lengkap bagi calon pelamar di sini.

Penemuan tambang ilegal di dekat Sirkuit Mandalika, Lombok, bermula dari adanya pembakaran basecamp atau markas warga negara Cina.

KPK mengungkap terdapat izin usaha pertambangan (IUP) pulau kecil yang beroperasi di pulau berukuran di bawah 10 hektare.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus penyaluran bansos ini.

KPK menyebutkan mesin milik PT Loco Montrado tidak secanggih milik PT Antam.

Hakim Effendi merasa berat menyidangkan perkara yang menyeret kawan-kawannya di satu profesi.

Nusron Wahid meminta masukan KPK agar pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN bersih dari korupsi.

KPK mengungkap masyarakat yang hidup di daerah tambang paling miskin. Mereka juga terpapar merkuri hingga sianida.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

KPK mengatakan Yugi Prayanto mendapatkan uang senilai 10.000 Dolar Amerika Serikat dari tersangka Hendi Prio Santoso.

Yudi Wahyudin diperiksa terkait proses perencanaan kegiatan dan penganggaran karet di Kementan.

Meski belum terdapat SK pencabutan izin pertambangan resmi yang diterbitkan, KPK menyatakan tak ada lagi kegiatan menambang di Raja Ampat.

Sudah ada empat orang tersangka korupsi jual beli gas yang dilakukan penahanan oleh KPK.

Pemberantasan korupsi tak hanya melalui penindakan, tetapi juga upaya pencegahan, pendidikan, koordinasi, dan supervisi.

KPK akan menyinkronisasi data-data yang dimiliki Mahfud MD dengan temuan yang dimiliki penyidik terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

Penyidik saat ini masih fokus untuk menelusuri aset-aset yang diduga bersumber dari dugaan korupsi ini.

KPK menegaskan WNA yang berstatus penyelenggara negara, tetap wajib menyerahkan LHKPN.