Indeks Kpk

Sebelum penerimaan ketiga ini, Sugiri telah menerima sebanyak Rp400 juta dari Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma.

KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam tiga klaster perkara. Apa saja?

PDIP tetap menjunjung tinggi independesi KPK dalam memproses hukum kadernya, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Jenazah Antasari akan disalatkan di salah satu masjid di kawasan Serpong, Tangerang, usai salat Asar

OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Penggeledahan dilakukan KPK usai menggeledah rumah Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Penyidik KPK masih terus menelusuri sumber perolehan dari sejumlah kendaraan yang telah disita dari Satori terkait korupsi CSR BI-OJK.

Satu dari tiga tersangka itu , salah satunya orang kepercayaan Bupati Kolaka Timur nonaktif Abd Azis berinisial YS.

Dirjen Kemenkes diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim).

Tindakan pemerasan oleh Abdul Wahid dilakukan di tengah kondisi APBD Provinsi Riau yang sedang defisit hingga Rp3,5 triliun.

KPK menggandeng Kemendagri yang juga melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau.

KPK melihat adanya indikasi penerimaan uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan.

PKB menghargai proses hukum yang tengah dijalankan KPK terhadap kasus yang menyeret Abdul Wahid, Gubernur Riau.

Kepala UPT diancam dimutasi dan dicopot dari jabatan apabila tak menuruti perintah Abdul Wahid.

Kemendagri akan menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai pelaksana tugas (plt).

KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Abdul Wahid sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak Selasa kemarin.

KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.