Indeks Kpk

Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf akan membacakan nota pembelaan (pleidoi) sebagai terdakwa kasus dugaan suap proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2019 dan penerimaan gratifikasi.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

Duit suap yang diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17 April mendatang.

Praktik politik uang dalam bentuk 'serangan fajar' terjadi karena banyak caleg tidak percaya diri sehingga ingin 'mengunci suara'.

OTT KPK terhadap politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso merusak nama baik Capres 01, Jokowi yang diusung Partai Golkar.

Golkar belum memberikan pendampingan hukum bagi Bowo Sidik yang kini menjadi tersangka kasus suap. Golkar mengklaim Bowo belum meminta bantuan hukum ke partainya itu.

KPK memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan jual beli jabatan rektor perguruan tinggi di bawah Kemenag.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa tidak ada direksi yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3/2019) lalu.

Bowo Sidik mengaku akan menggunakan uang senilai Rp8 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu, yang disita KPK, untuk kepentingan pencalonannya di Pileg 2019.

KPK menetapkan anggota DPR Bowo Sidik dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti jadi tersangka kasus suap.

Uang suap yang diterima Bowo Sidik diduga akan dipakai untuk "serangan fajar" saat Pileg di Dapil Jateng II.

KPK membeberkan kronologi operasi tangkap tangan kepada Bowo Sidik dan manajer marketing PT Humpuss Transportasi dalam kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk.

Dalam kasus ini, Sekjen KONI didakwa melakukan suap kepada pejabat Kemenpora. 

Staf Ahli Menteri Agama, Gugus Joko Waskito mangkir dari panggilan KPK pada hari ini dengan alasan "sedang ada pekerjaan." 

KPK meminta pemerintah membatalkan izin pertambangan yang diterbitkan dari hasil suap. 

Tiga petinggi anak usaha Sinar Mas, yang terbukti menyuap 4 anggota DPRD Kalteng, dieksekusi ke Lapas Kelas I Tangerang. 

Febri tidak merinci jumlah uang yang diamankan dalam ruangan tersebut. Namun, KPK memastikan uang tersebut diamankan KPK karena diduga terkait dengan pokok perkara.

Pimpinan KPK menyindir mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta yang hingga kini belum menyerahkan LHKPN. Sampai 27 Maret kemarin, baru 9 anggota DPRD DKI yang sudah menyetor LHKPN.

Transparansi HGU diperlukan agar tumpang tindih lahan bisa selesai, meskipun nanti akan terlibat kekurangan pemerintah dalam mengelola lahan.

Febri mengatakan, eksekusi Eni sudah dilakukan pada hari Selasa, 26 Maret 2019. Politikus Golkar itu dieksekusi ke Lapas Kelas II B Anak Wanita, Tangerang.