Indeks Kpk

Status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dinilai konyol. Eks penyidik KPK, Praswad Nugraha, desak Presiden Prabowo selidiki dugaan intervensi di KPK.

ICW menilai pengalihan penahanan yang dilakukan KPK harusnya dilakukan secara ketat.

Mantan Menag Yaqut, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, telah menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam.

Praktik minta THR ini kerap dianggap sebagai kebiasaan dan diduga berlangsung berulang di lingkungan birokrasi.

KPK belum bisa memastikan terkait melakukan penahanan terhadap Gus Alex usai dilakukan pemeriksaan.

Penyidik masih akan terus mengembangkan perkara ini dengan menelusuri peran dan melacak aliran uang hasil dugaan tindak pidana korupsi Bea Cukai.

Komisi Pemberantasan Korupsi ungkap permintaan THR Bupati Cilacap untuk Forkopimda dari dinas, RSUD, dan puskesmas.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RSUD, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RS, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.

Usai penetapan tersangka, Bupati dan Sekda Cilacap akan ditahan selama 20 hari sampai 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita Rp610 juta dalam OTT dan menetapkan Bupati Cilacap serta sekdanya sebagai tersangka.

KPK imbau ASN tak menerima gratifikasi yang kian marak jelang Lebaran dan tidak memakai mobil dinas untuk mudik.

Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama 12 orang lainnya diperiksa terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Cilacap.

Saat ini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. KPK masih mendalami kasus dan punya waktu 1x24 jam menentukan status hukum.

Upaya pengondisian itu dengan menawarkan sejumlah uang hasil meminta kepada jemaah haji atas kuota haji tambahan pada 2023 dan 2024.

Kedua terdakwa yang merupakan kontraktor itu masing-masing divonis 1 tahun 10 bulan bui dan 1 tahun 4 bulan penjara.

Sebelumnya, KPK menyebut bahwa pihak Yaqut mengajukan penundaan pemeriksaan, namun batal.

KPK belum tahu alasan permintaan penundaan dan masih menunggu surat resmi dari pihak Yaqut.

Yaqut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.