Indeks Korupsi Pertamina

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk diperiksa sejak pukul 09.00 WIB.

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023.

Video yang beredar di media sosial adalah unggahan tahun 2024 lalu dari Kompas.com, soal famili Jokowi yang punya jabatan strategis di Pertamina.

Narasi yang beredar di media sosial berasal dari pembacaan artikel dari media yang tidak bisa dipastikan kredibilitasnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkap bahwa pihaknya tidak menyediakan BBM Regulasi THR.

Penyidik Jampidsus Kejagung menanyakan 14 pertanyaan pokok kepada Ahok yang masih bersifat umum terkait korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina.

Ombudsman meminta Pertamina Patra Niaga lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan, karena sangat berpengaruh pada kepercayaan publik.

Politikus PDIP, Mufti Anam, meminta Pertamina menyetop upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan memakai pesohor jadi bintang iklan.

Mufti menyinggung kemarahan publik mulai dari kemarahan publik akibat kasus oplosan hingga tidak ada upaya Pertamina mengganti rugi konsumen yang tertipu.

Jokowi mendorong agar proses hukum kasus korupsi Pertamina bisa ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Jaksa Agung mengingatkan bahwa kejadian korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina terjadi saat COVID-19 sehingga bisa dikenakan pemberatan hukuman.

Sugeng mengeklaim, Komisi XII didesak oleh banyak pihak untuk membentuk Pansus agar mengusut kasus Pertamina yang bergulir pada 2018 hingga 2023 itu.

Dirut Pertamina memastikan hasil pengujian BBM yang beredar saat ini sudah sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan pemerintah.

Harli memastikan, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan hingga pemeriksaan dalam setiap perkara sesuai dengan SOP yang berlaku.

PDIP merespons isu yang mengaitkan kadernya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus korupsi tata kelola minya mentah Pertamina Patra Niaga.

Hasil sitaan itu berdasarkan hasil penggeledahan di 3 lokasi, yakni kantor PT Optima Terminal Merak, dan dua rumah milik pengusaha minyak Riza Chalid.

Proses blending memang wajar dilakukan, tapi tidak boleh mengubah kualitas RON sama sekali.

Pola penyaluran BBM bersubsidi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Tersangka dalam Kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan oplos Pertalite jadi Pertamax. Kerugian negara capai Rp193,7 triliun.

Kejagung mengungkapkan penyelidikan kasus dilakukan setelah mendengar keluhan publik terkait kualitas BBM yang buruk di masyarakat.