Indeks Korupsi Bansos Covid-19

Eks Mensos Juliari akan menjalani sidang tuntutan kasus korupsi bansos COVID-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Hengky diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di Bandung Barat.

Salah satu yang dilakukan Risma melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kemendagri.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor beralasan gugantan tersebut semestinya diajukan ke PN Jakarta Selatan, sesuai domisili Juliari.

KPK memanggil sejumlah kepala dinas dan ASN Kabupaten Bandung Barat sebagai saksi-saksi untuk tersangka Aa Umbara terkait korupsi bansos, Rabu (7/7/2021).

Nilai riil paket bansos sembako yang dikorupsi mencapai Rp180 ribu dari pagu anggaran Rp270 ribu.

KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi bansos COVID-19 yang menyeret Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

Harry Van Sidabukke divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti menyuap Juliari Peter Batubara senilai Rp1,28 miliar.

Juliari tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan.

KPK telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa, yaitu Juliari P Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono ke Pengadilan Tipikor.

Askari pakai uang dana bansos COVID-19 sebesar Rp187,2 juta untuk berfoya-foya, mulai dari judi, bayar utang, hingga membayar DP mobil untuk selingkuhannya.

KPK memeriksa Cita Citata terkait aliran dana korupsi bansos oleh Juliari Peter Batubara pada 2020.

Sritex pakai gudang Kemensos untuk distribusikan tas. Namun transaksi pembelian tas langsung ke Sritex.

Hartono & Pepen Nazaruddin mendapatkan sepeda merek Brompton dari Adi Wahyono, salah satu tersangka penerima suap kasus korupsi bansos COVID-19.

KPK memperpanjang masa penahanan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono.

Ihsan Yunus dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos di Kemensos TA 2020.

Nama anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDIP Ihsan Yunus yang tidak muncul dalam berkas dakwaan korupsi dipertanyakan. KPK dianggap tak serius.

Alasannya, KPK baru lakukan 5 penggeledahan dari 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewas, selain itu KPK belum juga memeriksa kader PDIP Ihsan Yunus.

KPK menilai pidana mati harus dibuktikan perbuatannya sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, bukan hanya frasa 'keadaan tertentu' pada pasal 2 ayat (2).

Ada dua alasan pemberat; pertama, keduanya melakukan kejahatan dalam keadaan darurat, yaitu pandemi COVID-19. Kedua, kejahatan dalam jabatan.