Indeks Komisi Yudisial

Dari 39 laporan yang menjerat 63 hakim, sekitar 42 hakim dijatuhi hukuman akibat tidak profesional, 8 orang karena tidak menjaga martabat hakim, 6 orang karena selingkuh, serta 5 orang karena kesalahan pengetikan.

“Saya anggap pertanyaan yang tidak relevan, saya tidak jawab,” kata Farid Wajdi.

Denny Ardiansyah Lubis meminta polisi menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kliennya Farid Wajdi.

Ketua Komisi Yudisial meminta penundaan jadwal pemeriksaannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh juru bicara KY Farid Wajdi.

“Mereka mewakili Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP), bukan Mahkamah Agung,” kata Mahmud.

“Sebagai warga negara yang baik dan menuruti ketentuan undang-undang, kami menghadiri panggilan kedua. Nanti materinya akan kami jelaskan di dalam," kata Kuasa Hukum Farid Wajdi, Mahmud Irsyad Lubis.

“Benar, besok ada panggilan dan beliau akan hadir memenuhi panggilan pada pukul 10.00 WIB,” kata Kuasa Hukum Farid Wajdi.

Penerimaan CPNS 2018, Cek Lowongan Komisi Yudisial (KY) di SSCN BKN

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

Laporan itu terkait dengan pernyataan salah satu anggota KY yang menyebutkan setiap pengadilan tingkat banding dipungut biaya Rp 150 juta untuk menyelenggarakan lomba tenis.

KY dan KPK meneken nota kesepahaman kerja sama untuk peningkatan kualitas pengawasan kepada hakim.

Komisi Yudisial (KY) menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua pada hari ini. Hasilnya, Jaja Ahmad Jayus terpilih menjadi ketua KY.

Menurut Sunarto, beberapa hakim ini menempati rumah pemberian PT Freeport karena Mahkamah Agung (MA) tidak menyediakan rumah dinas.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Syarat untuk menjadi hakim agung harus berlatar pendidikan sarjana hukum, sarjana kepolisian dan sarjana hukum Islam. 

Calon yang lolos terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar majelis hakim yang menangani kasus karyawan PT Freeport Indonesia di PN Timika diganti.

Tekanan politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Jubir Komisi Yudisial, Farid Wajdi menyatakan bahwa meski belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik di sidang kasus e-KTP, pihaknya akan terus memantau proses persidangan kasus tersebut.

Farid Wajdi mengatakan, KY dan MA pun bisa melakukan pemeriksaan bersama apabila perkara yang dipegang menarik perhatian publik.