Indeks Komisi Yudisial
KY: Dunia Peradilan di Bawah Tekanan Politik Sepanjang Tahun 2017
Tekanan politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi Yudisial: Belum Ada Laporan Pelanggaran Etik Sidang Novanto
Jubir Komisi Yudisial, Farid Wajdi menyatakan bahwa meski belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik di sidang kasus e-KTP, pihaknya akan terus memantau proses persidangan kasus tersebut.
Komisi Yudisial Masih Telaah Putusan Praperadilan Novanto
Farid Wajdi mengatakan, KY dan MA pun bisa melakukan pemeriksaan bersama apabila perkara yang dipegang menarik perhatian publik.
Lima Hakim Agung Disetujui DPR
DPR menyetujui lima hakim agung setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Mantan Ketua MK Sebut Kewenangan KY Harus Ditambah
Menurut Jimly, penambahan kewenangan itu bukan sebuah bentuk intervensi dari KY kepada lembaga-lembaga penegak hukum.
Komisi Yudisial Ajukan Lima Nama Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial mengusulkan lima nama calon hakim agung ke DPR, yakni Muhammad Yunus Wahab, Yasardin, Gazalba Saleh, Hidayat Manao dan H. Yodi Martono Wahyunadi.
Capaian Kerja Komisi Yudisial di Mata Jokowi
Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI Ke-72 menyinggung kinerja Komisi Yudisial apa saja hasilnya?
Jokowi Puji Kinerja MK dan KY
Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.
Kader Muda Golkar Curiga Ketua MA Bertemu Setya Novanto
Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berencana meminta klarifikasi kepada Ketua MA, Hatta Ali soal kabar ada pertemuan antara dirinya dengan Setya Novanto di sela ujian disertasi politikus Golkar, Adies Kadir.
Langgar Kode Etik, KY Rekomendasikan 33 Hakim Diberi Sanksi
"KY telah menyampaikan usul penjatuhan sanksi terhadap 33 orang hakim kepada Mahkamah Agung (MA), karena melanggar KEPPH," ujar Farid Wajdi
KY Minta Hakim Jaga Independensi Saat Vonis Ahok
KY meminta hakim bisa menjaga independensi dalam menjatuhkan vonis untuk Ahok.
KPK dan KY Diminta Awasi Sidang Banding Kasus Reklamasi
Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.
MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
KY Mulai Proses Penerimaan Calon Hakim Agung MA
Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA).
KY Akan Pelajari Laporan Vonis Bebas Suparman
Laporan mengenai vonis bebas Bupati nonaktif Rokan Hulu Suparman akan dipelajari oleh Komisi Yudisial (KY).
KY Dukung Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).
KY Ungkap 23 Hakim Terlibat Kasus Sepanjang 2016
Sepanjang 2016 telah ada sebanyak 23 hakim yang bermasalah. Beberapa hakim terlibat kasus dalam OTT KPK.
Terkait Ahok, KY Imbau Semua Pihak Hormati Sistem Peradilan
Komisi Yudisial (KY) mengimbau masyarakat dan berbagai pihak terkait agar menjaga ketertiban sekaligus menghormati peradilan di Indonesia terkait persidangan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
KY Usulkan Restrukturisasi MA untuk Reformasi Hukum
Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.
Komisi Yudisial Tetapkan 4 Kriteria Pengganti Nurhadi
Komisi Yudisial menetapkan empat kriteria utama untuk menggantikan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang nantinya akan menggantikan Nurhadi.