Indeks Komisi Yudisial

Tekanan politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Jubir Komisi Yudisial, Farid Wajdi menyatakan bahwa meski belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik di sidang kasus e-KTP, pihaknya akan terus memantau proses persidangan kasus tersebut.

Farid Wajdi mengatakan, KY dan MA pun bisa melakukan pemeriksaan bersama apabila perkara yang dipegang menarik perhatian publik.

DPR menyetujui lima hakim agung setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Menurut Jimly, penambahan kewenangan itu bukan sebuah bentuk intervensi dari KY kepada lembaga-lembaga penegak hukum.

Komisi Yudisial mengusulkan lima nama calon hakim agung ke DPR, yakni Muhammad Yunus Wahab, Yasardin, Gazalba Saleh, Hidayat Manao dan H. Yodi Martono Wahyunadi.

Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI Ke-72 menyinggung kinerja Komisi Yudisial apa saja hasilnya?

Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berencana meminta klarifikasi kepada Ketua MA, Hatta Ali soal kabar ada pertemuan antara dirinya dengan Setya Novanto di sela ujian disertasi politikus Golkar, Adies Kadir.

"KY telah menyampaikan usul penjatuhan sanksi terhadap 33 orang hakim kepada Mahkamah Agung (MA), karena melanggar KEPPH," ujar Farid Wajdi

KY meminta hakim bisa menjaga independensi dalam menjatuhkan vonis untuk Ahok.

Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.

Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

Laporan mengenai vonis bebas Bupati nonaktif Rokan Hulu Suparman akan dipelajari oleh Komisi Yudisial (KY).

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Sepanjang 2016 telah ada sebanyak 23 hakim yang bermasalah. Beberapa hakim terlibat kasus dalam OTT KPK.

Komisi Yudisial (KY) mengimbau masyarakat dan berbagai pihak terkait agar menjaga ketertiban sekaligus menghormati peradilan di Indonesia terkait persidangan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.

Komisi Yudisial menetapkan empat kriteria utama untuk menggantikan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang nantinya akan menggantikan Nurhadi.