Indeks Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KY minta pemerintah menentukan status sektor peradilan dan hukum sebagai kritikal atau esensial serta mendorong sidang virtual.

Sebanyak 145 orang mendaftar sebagai hakim agung. Pendaftarannya kini telah ditutup dan bakal dilanjutkan dengan seleksi tahap berikutnya.

KY akan memberi fokus khusus terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik untuk dianalisa lebih lanjut.

Presiden Jokowi melantik 7 anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025, Senin (21/12/2020) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap 7 orang calon anggota KY setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ketujuh kandidat Anggta KY sudah diterima Presiden Jokowi pada akhir September 2020. Ketua Ombudsman dan dua komisioner masuk lagi.

ICW mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi persidangan peninjauan kembali (PK) dalam kasus korupsi.

Setelah ada kasus positif, KY kembali memberlakukan sistem bekerja dari rumah hingga 22 Juli.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Maradaman Harahap mengatakan KY siap untuk bertindak jika ada pelaporan dan langsung memeriksa bila ada pelanggaran.

Sempat berkontak dengan Sekjen Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar, 65 orang pegawai KY menjalani tes PCR. Tubagus meninggal usai sepekan positif COVID-19.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (16/7/2020) setelah sempat dinyatakan positif COVID-19.

Sekjen Komisi Yudisial (KY) Rismunandar Ruhijat dinyatakan positif Covid-19, akibatnya KY memilih untuk menutup kantornya.

Ketua MA menyatakan hanya 10 dari 132 rekomendasi sanksi KY terhadap hakim yang ditindaklanjuti lembaga peradilan tertinggi itu.

Hakim pengadilan militer berinisial HM dipecat dengan hormat karena kedapatan selingkuh dan ancam bawahan.

Selama 2019 ada 130 hakim yang dikenai rekomendasi sanksi KY, meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yakni 63 hakim.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Enam nama calon Hakim Agung telah diserahkan Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI.

Wapres RI Ma'ruf Amin mendukung keinginan Komisi Yudisial (KY) terkait penguatan lembaga negara tersebut dalam Amendemen UUD 1945.

Komisi Yudisial (KY) melakukan pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan mantan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir.