Indeks Komisi Yudisial

Dua hakim MA yang menangani perkara kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dilaporkan ke Komisi Yudisial. 

Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap membantu Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) dalam mencari kandidat pimpinan KPK berlatar belakang hakim.

Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengingatkan fasilitas hakim ad-hoc Tipikor dan hakim agung berbeda meski sama-sama menangani perkara.

KY akan memastikan terlebih dahulu apakah yang disebut sebagai upaya lobi masih dalam konteks musyawarah hakim. Jika ternyata memang benar ada upaya lobi oleh hakim terhadap hakim lain, maka harus didalami siapa yang jadi dalang lobi tersebut.

Putusan MA terhadap kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Temanggung dinilai janggal oleh sebagian pihak. KY persilakan masyarakat mengajukan laporan.

KY tidak punya wewenang untuk menyatakan putusan hakim salah atau tidak.

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan 18 peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 2019 pernah mengikuti tes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

PN Cibinong, pada 25 Maret 2019, memutuskan untuk membebaskan HI dalam perkara kekerasan seksual kepada anak. 

Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi memberi tanggapan atas minimnya hakim agung perempuan di Mahkamah Agung.

Dari 39 laporan yang menjerat 63 hakim, sekitar 42 hakim dijatuhi hukuman akibat tidak profesional, 8 orang karena tidak menjaga martabat hakim, 6 orang karena selingkuh, serta 5 orang karena kesalahan pengetikan.

Selama 2018, KY menerima 11 permohonan advokasi dari hakim yang mendapat tekanan saat bertugas. Permohonan advokasi itu diajukan karena sejumlah sebab, termasuk intimidasi.

“Saya anggap pertanyaan yang tidak relevan, saya tidak jawab,” kata Farid Wajdi.

Denny Ardiansyah Lubis meminta polisi menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kliennya Farid Wajdi.

Ketua Komisi Yudisial meminta penundaan jadwal pemeriksaannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh juru bicara KY Farid Wajdi.

“Mereka mewakili Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP), bukan Mahkamah Agung,” kata Mahmud.

“Sebagai warga negara yang baik dan menuruti ketentuan undang-undang, kami menghadiri panggilan kedua. Nanti materinya akan kami jelaskan di dalam," kata Kuasa Hukum Farid Wajdi, Mahmud Irsyad Lubis.

“Benar, besok ada panggilan dan beliau akan hadir memenuhi panggilan pada pukul 10.00 WIB,” kata Kuasa Hukum Farid Wajdi.

Komisi Yudisial membuka 21 formasi lowongan CPNS 2018. Informasi mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan bisa dicek di https://sscn.bkn.go.id

Penerimaan CPNS 2018, Cek Lowongan Komisi Yudisial (KY) di SSCN BKN

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.