Indeks Komisi Yudisial

Wapres RI Ma'ruf Amin mendukung keinginan Komisi Yudisial (KY) terkait penguatan lembaga negara tersebut dalam Amendemen UUD 1945.

Komisi Yudisial (KY) melakukan pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan mantan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Sebanyak 29 calon hakim agung dinyatakan lolos seleksi tahap dua atau seleksi kualitas.

Selanjutnya para calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc Mahkamah Agung itu harus menjalani seleksi tahap III yakni seleksi kesehatan dan kepribadian. Tes ini akan digelar pada minggu ketiga bulan September 2019.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Komisi Yudisial berkoordinasi dengan KPK pada hari ini. Salah satu pembahasan dalam koordinasi itu adalah putusan MA yang membebaskan terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. 

KY menemukan 15 kasus penghinaan terhadap pengadilan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Bekasi, saat itu seorang hakim mengalami muntah darah beberapa saat setelah memutus sebuah perkara.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengungkap hakim masih rawan menjadi sasaran teror kekerasan fisik.

Pansel Capim KPK bersikukuh baru melakukan penelusuran rekam jejak para kandidat usai tahapan tes psikologi dilaksanakan. 

Komisi Yudisial mengingatkan pentingnya partisipasi perempuan dalam menjadi pemimpin, terutama menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

KPK sampai saat ini juga belum menerima putusan dari MA terkait Syafruddin. Padahal menurut KPK, putusan itu harus dipelajari untuk tindakan hukum berikutnya.

Dua hakim MA yang menangani perkara kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dilaporkan ke Komisi Yudisial. 

Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap membantu Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) dalam mencari kandidat pimpinan KPK berlatar belakang hakim.

Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengingatkan fasilitas hakim ad-hoc Tipikor dan hakim agung berbeda meski sama-sama menangani perkara.

KY akan memastikan terlebih dahulu apakah yang disebut sebagai upaya lobi masih dalam konteks musyawarah hakim. Jika ternyata memang benar ada upaya lobi oleh hakim terhadap hakim lain, maka harus didalami siapa yang jadi dalang lobi tersebut.

Putusan MA terhadap kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Temanggung dinilai janggal oleh sebagian pihak. KY persilakan masyarakat mengajukan laporan.

KY tidak punya wewenang untuk menyatakan putusan hakim salah atau tidak.

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan 18 peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 2019 pernah mengikuti tes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

PN Cibinong, pada 25 Maret 2019, memutuskan untuk membebaskan HI dalam perkara kekerasan seksual kepada anak.