Indeks Komisi Yudisial

Jokowi berharap KY bekerja cepat dalam memproses aduan masyarakat demi mewujudkan independensi peradilan.

Majelis hakim PN Pontianak diduga melanggar kode etik dalam persidangan kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang.

Komisi Yudisial memastikan hakim yang pernah terkena sanksi tetap diperbolehkan mengikuti seleksi calon Hakim Agung atau Hakim Ad Hoc Tipikor MA.

KY telah menyerahkan 11 nama calon hakim agung ke DPR untuk menjalani uji kelayakan. Bagaimana profil dan kekayaannya?

KY sebut semestinya ada 13 nama, tapi dua nama untuk kebutuhan kamar tata usaha negara khusus pajak tidak memenuhi syarat.

Komisi III DPR RI menilai Komisi Yudisial tidak becus dalam menyeleksi hakim agung ad hoc.

KY dan MA telah sepakat proses seleksi hakim ad hoc Tipikor akan dimulai tahun ini.

Rekam jejak Hakim Reny dalam putusan banding terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan terdakwa Djoko Tjandra menjadi salah satu pertimbangan KY.

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Majelis hakim banding mengurangi hukuman Djoko Tjandra dari semula 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KY minta pemerintah menentukan status sektor peradilan dan hukum sebagai kritikal atau esensial serta mendorong sidang virtual.

Sebanyak 145 orang mendaftar sebagai hakim agung. Pendaftarannya kini telah ditutup dan bakal dilanjutkan dengan seleksi tahap berikutnya.

KY akan memberi fokus khusus terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik untuk dianalisa lebih lanjut.

Presiden Jokowi melantik 7 anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025, Senin (21/12/2020) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap 7 orang calon anggota KY setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ketujuh kandidat Anggta KY sudah diterima Presiden Jokowi pada akhir September 2020. Ketua Ombudsman dan dua komisioner masuk lagi.

ICW mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi persidangan peninjauan kembali (PK) dalam kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Maradaman Harahap mengatakan KY siap untuk bertindak jika ada pelaporan dan langsung memeriksa bila ada pelanggaran.

Setelah ada kasus positif, KY kembali memberlakukan sistem bekerja dari rumah hingga 22 Juli.