Indeks Komisi V Dpr

Komisi V DPR menerima surat dari Menhub Dudy yang meminta penjadwalan ulang rapat kerja karena menunggu hasil investigasi KNKT dan Menhub Dudy sakit.

Mengutip data BNPB, Lasarus menyatakan kerusakan infrastruktur di ketiga provinsi yakni 53.412 unit rumah rusak barat dan 45.085 unit rumah rusak ringan.

Sudewo, yang juga adalah Bupati Pati, diduga menerima aliran uang saat menjadi anggota komisi V DPR 2020-2024, yang merupakan mitra Kemenhub.

Informasi tersebut mencakup kondisi cuaca berupa awan tebal hingga kerusakan mesin jauh sebelum insiden nahas itu.

Menurut Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mungkin pemerintah menduga bencana banjir-longsor di Sumatra tidak semasif dan seluas ini dampak yang ditimbulkannya.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, hal ini diminta karena dana alokasi khusus dan dana alokasi umum daerah telah dipangkas.

Lasarus sebut Komisi V memberikan izin kepada pemerintah memakai dana BA 99 untuk penanganan bencana di Pulau Sumatra.

Mori mengaku belum ada pembahasan mengenai bandara tersebut selama Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kemenhub.

Sudjatmiko pun berkaca pada pengalaman penyelenggaraan haji 2025 yang mengalami keterlambatan keberangkatan hingga 19 jam.

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan ratusan miliar untuk menangani kasus ini.

Komisi V menyayangkan Kementerian PU belum melaporkan surat dari Kementerian Keuangan ke DPR yang berisi tentang persetujuan pembukaan anggaran.

Komisi V menilai, Revisi UU LLAJ juga diperlukan untuk mengakui keberadaan taksi dan ojek online.

KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus proyek rel kereta api ini.

Komisi V DPR meminta maskapai tak lagi membeli pesawat yang belum teruji. Tapi Kemenhub menyampaikan, pengujian hanya bisa dilakukan oleh ortoritas penerbangan di negara asal pembuatan pesawat.

Fraksi Gerindra beralasan tak mneyetujui RAPBN 2019 karena tidak ada anggaran untuk pendeteksi tsunami di BMKG dan Basarnas.

Politisi PAN Andi Taufan Tiro dituntut 13 tahun penjara dalam kasus proyek Kementerian PUPR di Maluku. Jaksa juga menuntut hak politik Andi dicabut selama 5 tahun.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengaku bahwa jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Ia memastikan setiap anggota DPR pasti mendapatkannya.