Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Sikap Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi sudah terbukti mendukung pelemahan sejak revisi UU KPK.

Aparat gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikirim untuk mengamankan demo di gedung KPK.

Penyidik KPK memeriksa lima orang saksi dari pihak swasta terkait dugaan korupsi renovasi stadion Mandala Krida Yogyakarta. 

Sejumlah organisasi sipil mengkritik pemberhentian pegawai KPK dengan menghidupkan "kantor darurat pemberantasan korupsi" di gedung KPK lama.

Dalam dakwaan Stepanus Robin Pattuju menerima uang dari 6 orang yang punya jabatan kepala daerah hingga anggota DPR RI.

KPK memulai penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Nasib Indonesia ke depan ditentukan oleh pemberantasan korupsi. Saat ini menjadi momen menentukan bagi Presiden Jokowi dan pimpinan KPK.

KPK menjebloskan ke penjara suami-istri yaitu bekas Bupati Kutai Timur Ismunandar dan bekas Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda Firgasi.

518 pegawai KPK mendesak Firli cs untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Tidak ada kabar baik mengenai pemberantasan korupsi menjelang peringatan ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Di tengah polemik peralihan pegawai ke ASN, KPK terus melantik penyelidik dan penyidik.

Dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar terang benderang. Dewas diminta tidak menutup mata.

KPK menghormati putusan majelis hakim terkait vonis Edhy Prabowo.

Dewas KPK memecat penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan tidak hormat berdasarkan hasil persidangan kode etik, Senin (31/5/2021).

MAKI akan mengajukan uji materi ke MK soal 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK resmi dipecat. Sisanya sebanyak 24 pegawai dites ulang.

Aduan Novel dkk terkait dugaan kewenang-wenangan pimpinan KPK menyingkirkan pegawai lewat tes wawasan kebangsaan.

Ali Fikri berdalih, 75 pegawai KPK bukan "dinonaktifkan" tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan.

Wadah Pegawai KPK menegaskan, peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya.