Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK mengklaim tidak pernah mengumumkan pemecatan pegawai yang tidak lolos asesmen ASN sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Sri Wahyumi Maria Manalip dijerat lagi sebab diduga menerima gratifikasi Rp9,5 miliar selama 2014-2017.

KPK sudah menetapkan tersangka kasus suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai Sumatera Uatra.

Edhy Prabowo diduga memakai duit suap untuk membeli tanah, jam tangan, sepeda, sewa apartemen, bayar jasa pedangdut hingga pesilat asal Uzbekistan.

Dana bantuan sosial COVID-19 jadi bancakan para koruptor dari level desa hingga menteri.

KPK berencana memeriksa tujuh saksi dugaan korupsi Stadion Mandala Krida, termasuk Sekda DIY Kadarmanta.

KPK menyebut pembelian tanah di Pondok Rangon oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta.

Penyidik KPK menanyakan keberadaan Harun Masiku kepada kerabatnya, Daniel Tonapa Masiku.

Ke-14 tahanan Rutan KPK telah dipindahkan ke Wisma Atlet, menjalani perawatan dan isolasi mandiri dengan pengawasan petugas.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif & Komisaris RSU Kasih Bunda karena berkas perkara belum rampung.

Tim penyidik menyita uang tunai mencapai sekitar Rp440 juta dan juga berbagai dokumen yang diduga terkait perkara dugaan suap Bupati Banggai Laut.

Wakil Bupati OKU, Johan Anuar bakal menjadi wakil kepala daerah pertama hasil Pilkada 2020 yang diadili karena kasus korupsi.

KPK heran ada calon kepala daerah dengan harta defisit bisa maju Pikada.

Tim penyidik KPK mengamankan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap.

Proses geledah di kantor PT Aero Citra Kargo (ACK) berlangsung hingga pukul 02.30, Selasa (1/12/) dini hari.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.

Satu lagi pegawai KPK mundur karena tak sepakat dengan revisi UU KPK tahun lalu.

KPK didesak turun tangan karena orang kuat terindikasi berkomplot dengan Djoko Tjandra.

KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.