Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Ke-14 tahanan Rutan KPK telah dipindahkan ke Wisma Atlet, menjalani perawatan dan isolasi mandiri dengan pengawasan petugas.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif & Komisaris RSU Kasih Bunda karena berkas perkara belum rampung.

Tim penyidik menyita uang tunai mencapai sekitar Rp440 juta dan juga berbagai dokumen yang diduga terkait perkara dugaan suap Bupati Banggai Laut.

Wakil Bupati OKU, Johan Anuar bakal menjadi wakil kepala daerah pertama hasil Pilkada 2020 yang diadili karena kasus korupsi.

KPK heran ada calon kepala daerah dengan harta defisit bisa maju Pikada.

Tim penyidik KPK mengamankan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap.

Proses geledah di kantor PT Aero Citra Kargo (ACK) berlangsung hingga pukul 02.30, Selasa (1/12/) dini hari.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.

Satu lagi pegawai KPK mundur karena tak sepakat dengan revisi UU KPK tahun lalu.

KPK didesak turun tangan karena orang kuat terindikasi berkomplot dengan Djoko Tjandra.

KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Menurut Firli penangkapan sebagai metode memberantas korupsi yang selama ini dilakukan KPK dinilai tidak efektif.

Para saksi digali pengetahuannya terkait dengan tahapan perencanaan anggaran proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika.

Kementerian BUMN mendukung penyelidikan korupsi pembelian pesawat Garuda Indonesia dari Bombardier.

Selama empat periode kepemimpinan di KPK selalu menolak mobil dinas hingga datang usulan mobil mewah dari Firli Bahuri.

Dewas KPK akan menolak adanya fasilitas mobil dinas pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

Febri mengatakan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK.

KPK ingin mengetahui lebih dalam tujuan Djoko Tjandra menyuap pejabat Polri untuk menghapus status red notice.

KPK tidak akan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2020 sebagaimana yang dilakukan Polri.