Indeks Kolom

Jokowi memilih BUMN untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Apa dampaknya?

Agensi politik nelayan masih berorientasi pada kebutuhan konsesi jangka pendek, alih-alih upaya perubahan kebijakan yang menguntungkan komunitas nelayan secara keseluruhan.

Jokowi pada Pilpres 2019 tak sama dengan Jokowi pada Pilpres 2014.

Dalam beberapa hal, Gerindra dan kaum Islamis tak satu pandangan. Seberapa kuat aliansi mereka?

Salah satu masalah praktik toleransi di Indonesia: seakan-akan segala hal yang baik dan toleran adalah hak prerogatif agama monoteis.

Meski pemilu berbiaya mahal, masih ada harapan: politikus perlu suara dan mereka harus bekerja untuk bisa menjaganya.

Politisi perlu mengambil keputusan yang berani untuk membuat sistem JKN sehat secara finansial.

"Akal sehat" ala Rocky Gerung amat mudah ditekuk dan dipelintir sedemikian rupa sebagai justifikasi untuk apapun.

Selain keliru, menyebut golput bodoh dan parasit bisa punya konsekuensi yang berbahaya.

Dua debat capres terakhir: adu argumen tanpa mengungkap prinsip moral-ideologis tiap kebijakan.

Bahasa Inggris masih dianggap bergengsi di Indonesia. Capres dipuji dan diolok-olek karenanya.

Ada banyak kekeliruan konseptual dan praktik Reforma Agraria di Indonesia baik di tubuh pemerintahan maupun kalangan aktivis.

Sudah sewajarnya apabila polisi menghentikan proses hukum yang dilakukan atas Robertus Robet. Pasal pidananya keliru, begitu pula objeknya.

Bagaimana Indonesia membebek Belanda setelah merdeka?

Perasaan khawatir yang amat eksistensial-lah yang menghinggapi para penerima hoaks.

"Barang siapa mengontrol pangan, mengontrol rakyat."

Pembuatan undang-undang mensyaratkan legislator mumpuni. Jangan sampai pileg dianggap kalah penting dari pilpres.

Trump di Amerika, Bolsonaro di Brazil. Prabowo menyusul?

Masyarakat apatis karena selama ini perubahan kebijakan dan kelembagaan TNI lebih banyak didorong oleh kepentingan para elite TNI sendiri. Rakyat tak pernah didengar.

Tanpa menyentuh isu ketimpangan agraria, pembangunan infrastruktur sekadar mempercepat proses komodifikasi sumber daya alam dan manusia.