Indeks Kolom

Tanpa tekanan massa yang konsisten, sulit memastikan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif untuk didengar dalam politik lokal dan nasional.

Kontradiksi kebijakan pembangunan infrastruktur: jalan ditambah, beli mobil makin gampang.

May Day adalah hari rayanya pekerja, bukan hari para elite serikat memamerkan kemampuan pidato membosankan hingga berjam-jam.

Efek kekalahan Ahok dan politisasi agama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 merembet ke Nusa Tenggara Timur.

Relasi sosial di banyak pedesaan disangga oleh obligasi-obligasi moral dan kekeluargaan. Pemilu membuatnya semakin rumit. 

Demonisasi dan penyebaran ketakutan selama kampanye membuat pemilih terbelah secara mendalam.

Meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen adalah tugas penting. Tapi bagaimana jika yang terpilih adalah kandidat perempuan yang justru menolak kebijakan sensitif gender?

Jokowi serius menggarap suara NU selama kampanye Pilpres 2019. Bagaimana pandangan kalangan pesantren?

Pemungutan suara di luar negeri sangat rawan karena prosedur pendataan, proses pengiriman logistik, hingga mobilitas WNI yang cukup tinggi. 

Kubu pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama melakukan penggunaan ketakutan.

Korupsi air adalah korupsi atas kehidupan sekaligus penghinaan terhadap kemanusiaan.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur belum merata. Sebagian besar berkonsentrasi di Sulawesi.

Di universitas, masih langka perempuan yang meraih golongan dan jabatan strategis. Kampus seharusnya punya kebijakan afirmatif.

Diskursus nasionalisme sempit tidak membantu apa-apa dalam menyelesaikan ketegangan antara kebutuhan pokok sehari-hari dan harapan akan kedaulatan penuh negara.

Prabowo-Sandi kemungkinan besar akan kalah, tetapi mereka tetap berkampanye dengan serius demi Pilpres 2024.

Argumen tentang polarisasi di media sosial dipakai politisi sebagai alasan untuk menghindari debat serius tentang kebijakan atau ideologi.

Kemenangan partai oposisi aliansi Kiri-Sekuler dalam pemilihan kepala daerah adalah kartu kuning bagi AKP dan Presiden Erdogan.

Kelompok keamanan sipil rentan terkooptasi kepentingan predator politik sekaligus menunjukkan absennya jaminan keamanan dari negara.

e-KTP untuk WNA memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bukan berarti keberadaannya tak bisa dipertanyakan.

Urusan kepulangan (keluarga) pendukung ISIS ini layak diperdebatkan oleh kedua calon presiden pada debat 30 Maret.