Emilianus Yakob Sese Tolo
Fellow Indonesia pada New Mandala, ANU College of Asia and the Pacific

Menimbang Proyek Infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur

11 April 2019
Dibaca Normal 5 menit
Indonesia Timur, salah satu wilayah termiskin di Asia Tenggara, terdiri dari 13 provinsi di Indonesia yang terletak di kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Banyak dari provinsi tersebut dikategorikan "miskin secara ekonomi". Pada 2018, Indonesia Timur menyumbangkan 15,6% dari total populasi Indonesia dan 20% dari PDB nasional. Hingga hari ini wilayah Indonesia Timur tetap dilanda kemiskinan akut. Sekitar 39.000 atau 52% dari desa tertinggal di Indonesia, misalnya, berada di Indonesia Timur.

Ketika berkampanye di Pilpres 2014, Jokowi berjanji mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Alasannya, proyek ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memfasilitasi ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan konektivitas antardaerah, dan memperkuat kesatuan sosial dan politik nasional.

Masyarakat Indonesia Timur tentu saja mendukung visi Jokowi ini. Tak heran, Jokowi menang telak di sebagian besar provinsi di Indonesia Timur pada Pilpres 2014 lalu. Jokowi meraup lebih dari 60% suara, dengan kemenangan telak di beberapa propinsi seperti NTT (65,92%), Papua Barat (67,63%), Bali (71,42%) Sulawesi Selatan (71,43%), dan Sulawesi Barat (73,37%). Sejak awal kepresidenannya, Jokowi gencar mempromosikan filosofi pembangunan dari daerah pinggiran melalui pengembangan infrastruktur, terutama di wilayah termiskin di Indonesia Timur.

Sulawesi Sentris

Sebagian besar proyek pembangunan “strategis nasional” Jokowi di Indonesia Timur terkonsentrasi di provinsi Sulawesi Selatan, terutama di ibukota Makassar. Jokowi mengalokasikan 27 proyek strategis nasional untuk Sulawesi. Sebagai perbandingannya, hanya 13 proyek strategis nasional lainnya yang disiapkan untuk provinsi Papua dan Maluku. Pembangunan Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, serta 3 bendungan besar dan rel kereta api yang menghubungkan kota Makassar dan Parepare, telah menjadikan posisi Makassar sebagai pusat pembangunan di Indonesia Timur.

Walaupun terdapat beberapa pelabuhan yang berlokasi di Papua dan Maluku, namun pembangunan pelabuhan di luar Sulawesi ini semata bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi komoditas—seperti ikan, ternak, kayu, kemiri, jagung, cengkeh dan kacang mete—di wilayah Indonesia Timur menuju pelabuhan-pelabuhan yang berada di Sulawesi Selatan, yang kemudian akan diekspor ke luar negeri.


Dengan pendekatan pembangunan seperti ini, maka tak heran bila Sulawesi Selatan merupakan salah propinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni lebih dari 7,07%. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia Timur setelah Maluku Utara (7,92%), tetapi jauh lebih tinggi dari level nasional yang berkisar antara 4,7%-5,27% selama lima tahun terakhir.

Selama periode 2010-2012, ledakan ekspor komoditas tanaman perdagangan, seperti kakao dan kopi, secara signifikan menyumbang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 8%. Menurut data BPS tahun 2018 (PDF), kontribusi ekonomi provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,43% atau Rp62,3 triliun dari total ekspor nasional Indonesia —tertinggi kedua di Indonesia Timur setelah provinsi Sulawesi Tengah (2,84%).

Melihat angka-angka ini, Jokowi dan pemerintahannya mungkin berpikir bahwa menyuntikkan sejumlah besar dana untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Makassar akan merangsang pembangunan wilayah lain di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Namun, pendekatan pembangunan semacam ini hanya melanggengkan disparitas ekonomi antara Sulawesi, terutama Makassar, dengan daerah lain di Indonesia Timur —kecuali Bali, yang berkat pembangunan pariwisata yang diprakarsai oleh pemerintah sebelumnya, angka kemiskinan di Bali terendah di Indonesia Timur (3,91%).

Ketertinggalan pembangunan di Indonesia Timur bukan masalah baru. Misalnya, pada 2010, tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia Timur berkisar antara 20% hingga 30%, seperti di Nusa Tenggara Timur (23,03%), Maluku (27,74%), Papua Barat (34,88%), dan Papua (36,80%). Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah di NTT (59,21), Maluku (64,27), Papua (54,45) dan Papua Barat (59,60).

Pada 2011, pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, seperti terlihat di Papua (-4,28%), Papua Barat (3,64%), NTT (5,67%) dan Maluku (5,67%). Sebaliknya, pada 2010, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan “hanya setengah” (11,60%) dari angka rata-rata kemiskinan regional, dengan kualitas IPM mencapai skor 66 dan pertumbuhan ekonomi 8,19%. Di tahun yang sama, Kota Makassar sendiri memiliki kualitas pembangunan yang jauh lebih baik dalam hal tingkat kemiskinan (5,86%), IPM (77,63), dan pertumbuhan ekonomi (9,83%).


Selama satu dekade terakhir, termasuk di era pemerintahan Jokowi, tingkat kemiskinan di semua provinsi di Indonesia Timur telah berkurang. Namun kesenjangan antara wilayah Sulawesi dan non-Sulawesi masih terus berlanjut. Pada bulan September 2018,tingkat kemiskinan di tiga provinsi di Indonesia Timur (PDF) masih di atas 20%, yakni Nusa Tenggara Timur (21,03%), Papua Barat (22,6%) dan Papua (27,43%). Tingkat kemiskinan di Maluku juga cukup tinggi (17,85%). Berdasarkan wilayah kepulauan,tingkat kemiskinan di pulau Sulawesi jauh lebih rendah (10,37%) dari kepulauan Bali-Nusa Tenggara (13,84%) dan Maluku-Papua (20,94%).

Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan (8,87%) lebih rendah dari angka nasional (PDF) (9,66%). Pada 2018, tingkat kemiskinan di Kota Makassar jauh lebih rendah (4,59%) dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun lalu adalah 7,9%, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2017, IPM Kota Makassar jauh lebih tinggi (81,13%) dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia Timur seperti NTT (63,17), NTB (66,58), Papua (59,09%) dan Papua Barat (62,99).

Mengapa Memprioritaskan Sulawesi?

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan motif pemerintah memprioritaskan pembangunan di Sulawesi. Faktor pertama tak lain adalah pengaruh politik para pemimpin politik dari Makassar di Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang lahir di Sulawesi Selatan dan belajar di Universitas Hasanuddin di Makassar, memiliki andil dalam memprioritaskan pembangunan di Sulawesi.


Provinsi-provinsi lain di Indonesia Timur tidak memiliki jaringan politik yang dimotori oleh para politikus daerah yang berpengaruh di Jakarta. Beberapa politikus secara terbuka telah menyampaikan keluhan atas marjinalisasi politis ini. Ketika melakukan sosialisasi politik di Flores pada Februari lalu, Julie Sutrisno Laiskodat, istri gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengungkapkan bahwa keputusannya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk parlemen nasional dari daerah pemilihan Flores di pemilihan umum 2019 berawal dari pengalaman getirnya ketika berurusan dengan politikus di Jakarta dalam rangka mengajukan pendanaan untuk membangun 700-1000 sumur di NTT. Alih-alih mendapat respon positif, para politikus di Jakarta membalas permohonan Julie dengan bertanya: "Berapa banyak Anda akan membayar kami untuk satu sumur?" Bila berhasil mendapat kursi di parlemen nasional nanti, Julie hendak mempengaruhi kebijakan nasional untuk masyarakat NTT tanpa perlu membayar para politikus di Jakarta.

Secara umum, masyarakat Indonesia Timur memang tidak memiliki cukup perwakilan sebagai menteri dalam kabinet nasional, termasuk dalam pemerintahan Jokowi. Misalnya, provinsi Papua dan Papua Barat hanya diwakili oleh Yohana Susana Yembise, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki pengaruh politik yang minim terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah nasional.

Propinsi lain seperti NTT (terutama setelah perombakan kabinet pada 2016), NTB, dan Maluku juga tidak memiliki wakilnya di kabinet Jokowi. Persoalan mengenai representasi penting. Ketika mengkritik Prabowo yang kurang mempercayakan perempuan menduduki posisi-posisi vital di Gerindra, Jokowi memamerkan beberapa nama para menteri perempuan di jajaran kabinetnya. Namun, Jokowi dapat saja dikritik karena kurang memberi ruang dan kesempatan untuk perwakilan dari Indonesia Timur dalam pemerintahannya.

Alasan kedua, Jokowi mungkin memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Sulawesi karena pada 2019 ia tidak lagi didampingi Jusuf Kalla sebagai kandidat wakil presiden untuk merebut suara konstituen dari Indonesia Timur. Pada Pilpres 2014, Sulawesi merupakan kantong suara Jokowi, sebab hampir separuh (44%) pemilih di Indonesia Timur berada di Sulawesi. Sulawesi Selatan sendiri berkontribusi 20% dari dari total suara di Indonesia Timur. Pada 2014, Sulawesi Selatan menyumbang sepertiga dari total suara yang dimenangkan oleh Jokowi di 13 provinsi di Indonesia Timur. Walhasil, memprioritaskan Sulawesi mungkin menjadi salah satu investasi politik cerdas Jokowi di Pilpres 2019 mendatang, terutama karena Sulawesi merupakan kantong pemilih Muslim yang suaranya sedang berusaha direbut oleh Jokowi.

Apa yang perlu dilakukan?

Banyak politisi dan media arus utama di Jakarta memuji proyek pembangunan infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur sebagai sebuah keberhasilan besar. Sebab, Jokowi dalam banyak hal telah menepati janjinya untuk membangun jalan, pelabuhan, jembatan dan bendungan, pembangkit listrik dan peningkatan infrastruktur internet di Indonesia Timur. Karena itu, gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa "tanpa kampanye pun, Jokowi akan dengan mudah menang di NTT".


Infografik Proyek Infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur
undefined




Memang, di Indonesia Timur yang pembangunannya masih tertinggal, proyek-proyek pembangunan kecil memiliki dampak yang cukup besar. Di Flores, misalnya, pembangunan jalan menuju desa memungkinkan warga desa setempat untuk mengakses pasar di kota dan menjual hasil pertanian mereka. Pembangunan embung di Flores, terutama di Ngada dan Nagekeo, juga telah memungkinkan ketersediaan air bagi ternak para petani dan serentak memampukan mereka untuk menyirami dan mengairi tanaman mereka.

Pemerintah juga telah mengalokasikan dana desa, yang digunakan untuk pembangunan jalan, pembukaan lahan pertanian, dan penyediaan air bersih. Karena semua proyek yang dibiayai oleh dana desa harus dikerjakan dengan menggunakan tenaga kerja lokal, proyek-proyek tersebut telah berkontribusi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Tetapi, jika kita ingin mengatasi kesenjangan antara Indonesia Timur dan pulau-pulau lain yang lebih maju di Indonesia, kita perlu mulai dengan pemahaman yang lebih baik tentang inefisiensi dan disparitas yang kini menjangkiti proyek pembangunan infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur. Pemerintah Indonesia juga perlu mulai membangun Indonesia Timur dari tingkat desa dengan menjadikan ibu kota dari masing-masing kabupaten sebagai "kota yang berkembang pesat" seperti Maumere, Kupang, Jayapura, Kota Ambon, dan seterusnya.

Untuk melakukan ini, pemerintah perlu berinvestasi tidak hanya dalam proyek pembangunan infrastruktur tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia Timur.

Selama pemerintahan Jokowi, banyak proyek yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti gagasan untuk mereplikasi kesuksesan Bali di 10 tujuan wisata lainnya dengan mengandalkan manajer dan tenaga kerja dari provinsi yang lebih maju di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Di provinsi NTT, misalnya, ada rencana untuk menjadikan Labuan Bajo di Flores Barat menjadi “Bali baru.” Tetapi banyak orang yang bekerja di hotel, resor, dan restoran dan bisnis tur wisata di Labuan Bajo berasal dari Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi.

Akhirnya, kebijakan pembangunan Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai pusat pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan proyek yang perlu lebih cepat diselesaikan di daerah lain di Indonesia Timur, yang tertunda atau masih dalam pembangunan.

-------------------------

Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "Weighing Jokowi’s infrastructure projects in Eastern Indonesia". Penulisnya, Emilianus Yakob Sese Tolo, adalah peneliti untuk isu perubahan agraria, migrasi, dan desentralisasi. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu seputar pembangunan di Indonesia Timur.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.