Indeks Kinerja Kpk

KPK buka peluang kembangkan kasus korupsi Bea Cukai dengan menyasar 20 perusahaan forwarder selain Blueray Cargo. Simak informasi lengkapnya!

KPK gencarkan penelusuran dan pemblokiran aset milik Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, beserta keluarganya.

KPK dalami mekanisme pengisian kuota haji di PT Maktour dengan memeriksa 4 staf terkait kasus korupsi mantan Menag Yaqut.

KPK periksa 2 pegawai Kemenhub usut dugaan aliran gratifikasi kepada eks pejabat DJKA Harno Trimadi di kasus korupsi jalur KA.

KPK menggelar salat Idul Adha 2026 bagi 52 tahanan muslim di Gedung Merah Putih. Fasilitas kunjungan keluarga juga dibuka pada Rabu (27/5/2026).

Setyo belum bisa berbicara banyak soal pemeriksaan Budi Karya karena menunggu laporan dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK di kasus korupsi DJKA.

Aset terbesar Prabowo Subianto didominasi oleh surat berharga yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa Majelis Hakim menyatakan Bobby tak perlu dihadirkan dalam persidangan.

KPK juga memeriksa Plt. Kadis Perhubungan Madiun, Agus Mursidi; dan Sekretaris Dinas PUPR Madiun, Agus Tri Tjatanto, soal izin yang tidak kunjung diberikan.

Gus Ipul mengaku dapat banyak masukan, catatan, dan koreksi dari KPK usai konsultasi pengadaan sepatu Rp27 miliar.

Penahanan Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus kuota haji diperpanjang 30 hari. Sempat titip salam untuk Mensos Gus Ipul saat berpapasan di KPK.

Mensos Gus Ipul datangi KPK minta program Sekolah Rakyat diawasi agar bersih dari korupsi.

KPK memastikan telah menerima LHKPN terbaru Presiden Prabowo dan menyatakan masih proses verifikasi sementara pejabat lainnya belum diketahui.

Selain memberikan uang sekitar Rp61,3 miliar, ketiga terdakwa memberikan fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar kepada tiga pejabat DJBC.

Budi mengatakan, KPK juga akan mendalami peran pihak Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA dan menjadi mitra dari Komisi V DPR RI.

Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Fadia yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan.

Budi mengaku, KPK memeriksa Salisa untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima uang korupsi di DJBC terkait pengurusan cukai.

Pihak swasta bukan cuma beri fee pengondisian proyek ke Sugiri Sancoko. Tapi, juga ke Sugiri Heru Sangoko.

Masyarakat yang mengalami atau menemukan praktik makelar kasus Bea Cukai diminta lapor ke KPK.

Materi yang sama juga didalami kepada PPK Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, Ari Hendratno, di kasus DJKA.