Indeks Ketua Dpr Ri

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan.

"Nanti saya cek lagi apa yang masih kurang dalam memenuhi hak perempuan," kata Bamsoet mengomentari kritik Kaukus Perempuan Parlemen RI ke RUU KUHP.

DPR berencana mengesahkan revisi KUHP dalam waktu dekat meski banyak pihak mengkritik isi pembahasannya.

Presiden Jokowi mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek melalui akun twitter resminya pada Jumat pagi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPR dan Ketua MPR.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.

Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.

Oesman Sapta Odang mengemukakan alasan melepaskan jabatan Wakil Ketua MPR RI.

Menurut Bambang Soesatyo, rekomendasi Pansus KPK akan mengusulkan kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak menyinggung soal RUU Penyadapan.

Pansus Angket mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang berstatus sebagai lembaga independen.

Kahar Muzakir dilantik sebagai Ketua Komisi III DPR oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo hari ini.

Selain menggalang dana dengan menyerahkan gajinya untuk penderita gizi buruk di Papua, Bambang Soesatyo juga menggalang tenaga kesehatan serta ahli gizi.

Bambang Soesatyo menyatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus terkait RUU LBGT di DPR. 

Janji Bamsoet setelah dilantik jadi Ketua DPR: dari selesaikan Pansus Hak Angket KPK hingga target prolegnas.

Menurut ICW, Bambang pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi simulator ujian SIM.

Usai sah menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong legislatif menjadi mitra yang kontributif, produktif, dan bersahabat bagi pemerintahan Jokowi.

Setelah melewati debat alot, Rapat Fraksi Golkar akhirnya memutuskan mengusulkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Nama pengganti Setya Novanto akan direkomendasikan dalam rapat fraksi Golkar, Kamis (11/1). 

Airlangga menyatakan, penentuan Ketua DPR baru tak perlu menunggu hasil revisi UU MD3.

Zulkifli menyatakan, kosongnya posisi Ketua DPR akan berdampak pada kinerja pimpinan DPR.

Golkar akan mengumumkan nama Ketua DPR yang baru pada 10 Januari 2018.