Indeks Kementerian

Pemprov DKI Jakarta menunggu izin dari Kementerian Sekretaris Negara untuk membangun gardu induk moda raya terpadu (MRT) di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Menjelang Debat Pilpres 2019 tahap kedua, Jokowi melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dari kementerian, sejumlah pakar dan LSM. 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tak mengintervensi penyelidikan dugaan korupsi Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

Penetapan harga jual eceran tidak boleh sembarangan. Badan usaha harus memperhatikan batas atas dan bawah yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia perlu mengembangkan armada militer non-perang. Hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi surplus perwira TNI.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

Kementerian Keuangan bakal menjaga momentum investasi dengan menetapkan tax holiday dan tax allowance.

Panglima TNI menyatakan akan mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Kementerian Kesehatan mencatat KLB DBD tingkat provinsi saat ini terjadi di Sulawesi Utara. Sedang ditingkat kabupaten/kota ada di Manggarai dan Kupang.

Indonesia terkendala memiliki cadangan minyak nasional, karena belum punya alokasi anggaran besar.

Tingginya kasus DBD selama 1-29 Januari 2019 akibat musim hujan yang memudahkan nyamuk berkembang biak.

Kementerian Koordinator Perekonomian masih membatas detail penggantian lahan TNI untuk Proyek Strategi Nasional. Yang jelas menggunakan dana APBN.

Delapan kementerian atau lembaga membuka pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan mulai 9-30 April 2018.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun aturan baru untuk mendorong sinkronisasi perencanaan semua kementerian/lembaga.

Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.

Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut