tirto.id -
Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Agus Setiadji mengatakan, surat dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto soal restrukturisasi dan perluasan jabatan TNI masih dalam pembahasan.
"Surat dari Panglima masih dalam pembahasan, karena dari kementerian sipil [Kemhan] yang bertanggung jawab terhadap TNI," ujar dia usai diskusi 'Kembali Ke Jati Diri TNI' di Gedung A.H Nasution, Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Agus menuturkan, setelah surat tersebut sudah dibahas sampai selesai oleh Kemhan, akan segera diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Panglima sudah membuat surat, begitu sudah dibahas clear, akan diajukan ke Presiden," ucap Agus.
Ia juga menjelaskan, tidak akan secara langsung melibatkan 11 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan dalam menempatkan TNI aktif.
Lantaran sebelumnya, kata dia, telah terdapat beberapa kementerian yang sudah melibatkan tentara.
Hal itu sesuai dengan Pasal 47 UU 34/2004 yang berbunyi penempatan TNI aktif hanya boleh pada kantor yang membidangi koordiantor bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, dan Intelijen Negara.
Kemudian, TNI aktif juga boleh ada pada lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.
Selanjutnya, Agus juga menerangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu belum melakukan pembahasan terkait adanya penambahan pejabat kementerian yang akan melibatkan TNI aktif.
"Nggak [penambahan kementrian untuk TNI], belum dibahas," ucap Agus.
Baca juga artikel terkait TNI atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan
tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
