Indeks Kementerian

Sulawesi Utara KLB DBD, Kemenkes: Program PSN Buruk
Kementerian Kesehatan mencatat KLB DBD tingkat provinsi saat ini terjadi di Sulawesi Utara. Sedang ditingkat kabupaten/kota ada di Manggarai dan Kupang.

BPH Migas : Indonesia Terkendala Miliki Cadangan Minyak Nasional
Indonesia terkendala memiliki cadangan minyak nasional, karena belum punya alokasi anggaran besar.

133 Orang Meninggal Akibat DBD, Kemenkes: Belum KLB
Tingginya kasus DBD selama 1-29 Januari 2019 akibat musim hujan yang memudahkan nyamuk berkembang biak.

Lahan TNI untuk Proyek Strategis Nasional Diganti APBN
Kementerian Koordinator Perekonomian masih membatas detail penggantian lahan TNI untuk Proyek Strategi Nasional. Yang jelas menggunakan dana APBN.
Pengumuman Pendaftaran Sekolah Pendidikan Kedinasan 2018
Delapan kementerian atau lembaga membuka pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan mulai 9-30 April 2018.

Bappenas Susun Aturan Baru Guna Sinkronisasi Perencanaan Pemerintah
Kementerian PPN/Bappenas menyusun aturan baru untuk mendorong sinkronisasi perencanaan semua kementerian/lembaga.
Korupsi di Kementerian Tinggi, Kenapa DPR Paling Dianggap Korup?
Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Korupsi di Kementerian dan Lembaga Tak Kalah Dahsyat dari DPR
Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.
PUKAT UGM: Jumlah Peraturan Menteri Kini Sudah di Tahap 'Obesitas'
Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.
KPK: 64 Lembaga Negara Masuk Survei Integritas Sektor Publik
KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut
Presiden Minta Seluruh Pejabat Jalankan Visi Nawacita
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada sejumlah eselon II serta direktur di kementerian dan lembaga untuk menjalankan visi yang sama sesuai Nawacita. Presiden juga meminta kepada seluruh tataran pejabat di pemerintahan untuk mematuhi kebijakan dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Presiden: Pangkas Anggaran Kementerian Sampai Rp50 Triliun!
Presiden Joko Widodo menghendaki kementerian dan lembaga negara untuk melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga sebesar Rp50 triliun. Beberapa pos-pos anggaran yang disarankan untuk dipotong, menurut arahan Presiden, antara lain perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.
Masuk tirto.id








