tirto.id - Pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan 2018 telah dibuka oleh delapan kementerian atau lembaga mulai hari ini, Senin, 9 April sampai dengan 30 April mendatang bagi siswa-siswi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) atau sederajat.
Masing-masing sekolah kedinasan memiliki persyaratan umum dan administrasi, semisal nilai rata-rata atau tinggi badan yang berbeda-beda. Sebagai contoh di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun per tanggal 1 September 2018.
Terkait tinggi badan, peserta seleksi IPDN pria minimal 160 cm dan bagi wanita minimal 155 cm. Sementara untuk nilai rata-rata, minimal 70,00 (khusus Papua dan Papua Barat 65,00) dari masing-masing nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah bagi pendaftar lulusan 2015 s.d 2018.
Adapun instansi yang membuka pendidikan kedinasan terdiri dari delapan kementerian atau lembaga sebagai berikut:
- Kementerian Keuangan (Politeknik Keuangan Negara)
- Kementerian Dalam Negeri (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Kementerian Hukum dan HAM (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi)
- Kementerian Perhubungan (API Madiun, ATKP Medan, ATKP Makassar, PSP Semarang, PIP Makassar, PKTJ Tegal, Poltekpel Surabaya, Poltekpen Surabaya, STIP, STPI, STTD)
- Badan Pusat Statistik (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)
- Badan Metereologi Geofisika (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
- Badan Intelejen Negara (Sekolah Tinggi Itelejen Negara)
- Badan Siber dan Sandi Negara (Sekolah Tinggi Sandi Negara)
Calon peserta seleksi hanya diberikan kesempatan untuk mendaftar di salah satu instansi sesuai dengan pilihannya yang tidak dapat diubah dengan alasan apapun.
"Oleh karena itu, pertimbangkan benar-benar sebelum melakukan proses pendaftaran," penjelasan Panselnas Seleksi Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian Negara.
Bagi siswa yang berminat mendaftar sekolah pendidikan kedinasan bisa mengakses menu registrasi pada alamat https://sscndikdin.bkn.go.id dan kemudian melanjutkan ke portal masing-masing kementerian atau lembaga terpilih.
Penulis: Ibnu Azis
Editor: Ibnu Azis