tirto.id - Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga negara untuk melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga sebesar Rp50 triliun. Upaya ini perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan besaran anggaran baru dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P).
"Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas," kata Presiden Jokowi di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis, (14/4/2016).
Beberapa pos-pos anggaran yang disarankan untuk dipotong, menurut arahan Presiden, antara lain perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas. Presiden berpendapat bahwa pos-pos tersebut kurang vital dalam kinerja kementerian dan lembaga negara pada umumnya.
Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjabarkan bahwa di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Di sisi lain, belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun.
Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam Rancangan APBN-P 2016 yang melebar.
"Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja 40 triliun (rupiah)," terangnya.
Pada awal Maret lalu, sejumlah menteri dipanggil oleh Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menlu Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Pertemuan itu membahas persiapan RAPBNP 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau “easy doing business” dan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang. (ANT)
Penulis: Putu Agung Nara Indra
