Indeks Kementerian Agama

"Saya sangat tidak setuju jika sertifikasi dilakukan oleh pemerintah apalagi pihak keamanan, sebab itu tentu lain lagi ceritanya," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, KH Zaini Naim.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan pentingnya menghormati Amerika Serikat yang saat ini menerapkan larangan masuknya warga dari tujuh negara Muslim ke negaranya.

Rencana program sertifikasi khatib salat Jumat oleh Pemerintah, menurut MUI, sebaiknya tidak bersifat wajib tetapi sukarela.

Kementerian Agama menyatakan program sertifikasi khatib masih dalam kajian dan baru di tahap penjaringan aspirasi.

Wacana standarisasi khatib bergulir. Menteri Agama menyebut dalam standarisasi khatib itu pemerintah hanya jadi fasilitator. Wacana ini masih menuai pro-kontra.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2016 mengalami kenaikan 0,12 poin dibanding tahun 2015, menjadi sebesar 75,47 persen.

Biaya naik haji dikabarkan akan mengalami kenaikan. Menanggapi hal itu, Menteri Agama pun membeberkan alasannya.

Potensi penerimaan zakat diperkirakan mencapai Rp217 triliun dalam setahun, tetapi realisasinya pada 2016 baru sekitar 1,2 persen. Kemenag dan Baznas berupaya mengintegrasikan basis data zakat dengan Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) agar penerimaan zakat lebih optimal, sehingga zakat benar-benar dapat menyejahterakan umat.

Guna melakukan efisiensi gaji dan baonus tahunan pegawainya, otoritas Arab Saudi memutuskan berganti sistem penanggalannya dengan kalender Masehi. Keputusan Arab Saudi ini diharapkan tidak berdampak buruk bagi negara lain.

Penanaman paham radikal di kalangan pelajar diduga dipicu karena buruknya pembelajaran agama, terutama agama Islam, di sekolah. Melalui perbaikan metode pengajaran agama, diharapkan dapat secara efektif menangkal radikalisme tersebut.

Penetapan kuota haji yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas, tidak berimbang bagi Indonesia karena tingginya animo membuat jamaah haji harus menunggu hingga lebih dari 20 tahun. Pemerintah pun mendesak Arab Saudi untuk merevisi kebijakan tersebut dan menambah kuota jamaah haji Indonesia.

KUA selalu dapat rapor merah dalam survei integritas pelayanan publik yang dilakukan KPK. Praktik gratifikasi dan pungutan liar di KUA disinyalir sebagai salah satu penyebabnya. PP Nomor 19 tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi solusi ternyata belum optimal.

Perputaran industri umrah mencapai Rp12 triliun/tahun. Umrah jadi incaran bisnis menggiurkan, termasuk bagi pengusaha nakal yang mencari untung semata.

Waktu tunggu haji di Indonesia kini sudah sangat panjang, bisa lebih dari 10 tahun. Jumlah yang ingin naik haji semakin banyak, kuota tidak bertambah secara linier. Inilah yang menyebabkan orang mencari alternatif jalan untuk bisa menunaikan Rukun Islam kelima ini.

Kementerian Agama memastikan bahwa travel dan KBIH yang diduga memberangkatkan 177 WNI yang menggunakan paspor Filipina ilegal.

Otoritas Turki telah memerintahkan pemerintah Indonesia menutup sejumlah sekolah agama yang terkait dengan organisasi Fethullah Gulen. Namun, Menteri Agama menegaskan bahwa madrasah ataupun lembaga pendidikan agama lainnya di Indonesia tak ada hubungan dengan organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016, UIII akan menjadi perguruan tinggi yang khusus mendalami studi Islam. Dalam pembentukannya. Kemenristekdikti akan memberikan fasilitas kelembagaan sementara Kementerian Agama berwenang dalam pembangunan dan operasional UIII.

Pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag) akan mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan total biaya sebesar Rp38 miliar, dengan rincian Kemenag menyiapkan Rp22 miliar dan pemerintah menyumbang Rp16 miliar. Universitas akan didirikan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, di atas tanah seluas 142 hektar. Ditargetkan, tahun 2018 universitas tersebut sudah dapat beroperasi dengan baik.

Menteri Agama Lukman Hakim menyambut baik undangan kerja sama pengembangan pendidikan agama dari Iran, sebab negara tersebut dinilai merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam membangun peradaban dunia.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.