Indeks Kemenko Perekonomian

Sebelumnya, Menko Marves telah melontarkan gagasan pembentukan family office di Bali.

Kemenko Perekonomian masih memperbaiki sejumlah catatan rencana revisi Perpres 191 tahun 2014.

Meski usulan baru akan disampaikan pada parlemen selanjutnya, Apindo sudah mempersiapkan semua masukan kepada pemerintah.

Masdar disebut berminat investasi membangun PLTS berkapasitas 1,2 gigawatt (GW) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah akan mengembangkan sektor kesehatan, khususnya research biomedical, hingga pendidikan di BSD.

Pemerintah janjikan pengembangan PIK 2 membuka peluang usaha dan investasi serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Banten.

Potensi pengembangan bioavtur menggunakan minyak kelapa cukup besar alasannya karena Indonesia merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia.

Kenaikan tarif PPN 12% ini akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan Presiden Jokowi.

Kemenko Perekonomian menuturkan dari peniliatian ada sekitar 20% hingga 30% buah kelapa yang tak layak konsumsi yang dapat dimanfaatkan menjadi bioavtur.

"Dari sisi pemerintah belum, itu kan baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ (dana BOS), kita belum kaji,” ucap Dida Gardera.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melucurkan Sekretariat Reforma Agraria pada 2024 untuk mengatasi konflik agraria di Tanah Air.

Beberapa penyelenggara jasa hiburan di Pulau Bali memperoleh panggilan dari pemerintah daerah setempat untuk dimintai audit keuangan dari BPK.

Tantangan reforma agraria di Indonesia terkait penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) terutama di kawasan hutan.

Soal utang rafaksi minyak goreng, Kemendag berdalih masih melakukan peninjauan kembali secara internal karena adanya perbedaan jumlah tagihan.

Plt Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan memproyeksikan rasio utang Indonesia 2023 sebesar 39 persen terhadap PDB.

Airlangga Hartarto menyebut, 10 kabupaten telah menyampaikan aspirasi untuk mengembangkan program Closed Loop di sektor hortikultura.

Indonesia saat ini bisa memanfaatkan situasi gejolak global, khususnya terkait perang perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina.

Saat ini pemerintah belum mampu memenuhi biaya yang dibutuhkan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang antisipatif untuk menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2023.