Indeks Kemenko Perekonomian

Fokus pemerintah masih pada kendaraan bermotor segmen di bawah 1.500 cc, terutama kendaraan jenis sedan dan 4x2.

Kemenko mencatat, selama pandemi terjadi kenaikan penjualan pada platform e-commerce hingga Rp36 triliun atau jika dirata-rata 26 persen per bulan.

KIP memutuskan dokumen perjanjian kerja sama program Prakerja adalah dokumen publik dan dapat diakses oleh pemohon, yaitu ICW.

Airlangga sebut jika pertumbuhan ekonomi 4,5-5% itu bisa menyiapkan lapangan kerja sekitar 2,5-3 juta, maka masih perlu 10 juta lapangan kerja baru.

ICW menilai Kemenko Perekonomian dan Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja dianggap tidak kooperatif terkait informasi dokumen Kartu Prakerja.

Suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0 persen sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6 persen setelah 31 Desember 2020.

Penetapan batas maksimal komisi guna menjawab pengawasan dari KPK berkaitan batasan komisi mitra Kartu Prakerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan insentif modal kerja bagi 12 juta pelaku UMKM dalam tahap finalisasi.

Pemerintah Indonesia mengkliam telah mengantisipasi terjadinya gelombang kedua Corona.

Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Menko Perekonomian Airlangga berharap impor dapat kendalikan harga bawang putih.

Pemerintah berencana mengimpor beras untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah bakal mempermudah impor untuk sebagai bentuk stimulus bagi industri di tengah mewabahnya corona.

Fasilitas kemudahan bea masuk produk Indonesia di AS tak terpengaruh perubahan status Indonesia sebagai negara berkembang.

Pemerintah kini menyisakan lima sektor yang masih tertutup bagi investor atau Daftar Negatif Investasi (DNI).

Keputusan ini diberlakukan untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Pemerintah merevisi ulang DNI dengan mempertimbangkan adanya keberatan dari beberapa pihak.

Darmin Nasution ditunjuk sebagai Plt Menko PMK setelah Puan Maharani meninggalkan jabatan tersebut untuk melenggang ke DPR.

Pemerintah mengakui kesulitan untuk mendata seluruh pelaku UMKM Indonesia selama ini, sehingga data yang dimiliki menjadi kurang akurat.

Sejumlah proyek strategis nasional diprediksi akan molor dari target, beberapa di antaranya pembangunan jalan tol.