tirto.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan tantangan percepatan reforma agraria di Indonesia. Tantangan pertama terkait penyediaan tanah objek reforma agraria (Tora) terutama di kawasan hutan.
Tantangan lain reforma agraria adalah penyelesaian konflik, penguatan kelembagaan serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.
"Dalam mendukung integrasi data ini Kementerian ATR BPN membuat sistem yang namanya bumi gugus tugas reforma agraria (GTRA) dan rakernas juga memonitor tindak lanjut deklarasi Karimun yang berlangsung tanggal 29 sampai 31 Agustus yang lalu," jelas Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Dalam rakernas tersebut, Airlangga juga memberikan penghargaan kepada empat daerah terkait dengan gugus tugas reforma agraria terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kalimantan Barat dengan kategori penataan akses terbaik.
"Dan Jawa Barat memenangkan kategori aset tanah, dan juga terkait dengan transmigrasi ada Kalimantan Selatan dan juara umum kepada Jawa Barat Kami mengucapkan terima kasih," kata dia.
Rakernas reformasi agraria ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 Tahun 2023 mengenai percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Pertemuan tersebut juga untuk mengevaluasi target 9 juta dari penataan aset dan akses dan capaiannya tanah transmigrasi sekitar 140 ribu hektar.
"Pertama agenda ini adalah pelaksanaan Perpres 62 tentang reform Agraria dan Rakernas mengevaluasi target 9 juta dari penataan aset dan akses dan capaiannya tanah transmigrasi sebesar 140.590,72 hektar," ucap Airlangga.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
