Indeks Kemenkeu

Sri Mulyani mengatakan PMK Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bertujuan menertibkan pejabat dalam menggunakan uang negara.

Sri Mulyani menekankan integritas seorang ASN jadi salah satu kunci pencegahan korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada KPK agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Kemenkeu memastikan peluang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyehatkan keuangan Jiwasraya tertutup untuk tahun 2020.

Salah satu penasihat KPK menyatakan mundur secara resmi per 1 Desember 2019, terkait terpilihnya pimpinan baru komisi yang diketui Firli Bahuri.

Pendaftaran CPNS 2019 di enam kementerian tercatat masih dibuka hingga 30 November 2019. Data ini sesuai yang tercantum dalam laman SSCN. 

Realisasi SBN secara netto per 20 November 2019 menyentuh Rp457 triliun. Nilai itu melampaui target penerbitan SBN netto sesuai APBN 2019 senilai Rp388,6 triliun.

Aset negara akan diasuransikan agar terlindung dari risiko bencana alam mulai dari gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, sampai kerusuhan.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan Oktober 2019 melambat menjadi 1,2 persen.

Kemenkeu nanti akan berperan membantu perubahan struktur modal hingga kepemilikan Jiwasraya.

Pemerintah menjamin Surat Berhaga Negara (SBN) Syariah atau Sukuk lewat undang-undang.

Semakin banyak pecahan SBN tentu biaya sistem yang ditanggung pemerintah akan membesar juga.

Panduan pendaftaran online bagi pelamar CPNS Kemenkeu 2019 serta syarat dokumen yang dibutuhkan.

Formasi CPNS 2019 Kemenkeu untuk lulusan S1 dan S2, serta kriteria pelamar. 

Penyebab mundurnya jadwal CPNS 2019 karena kementerian terkait masih dalam proses validasi BKN.

Suryo Utomo menggantikan Robert Pakpahan yang pensiun pada Oktober 2019.

Indef menilai izin lingkungan turut menghambat pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Kemenkeu RI memiliki tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Cuitan Ditjen Bea dan Cukai dianggap diskriminatif. Mereka mengatakan salah satu cara bijak bermedsos adalah tidak menunjukkan dukungan terhadap LGBT.

Suahasil mengatakan penerapan bea masuk menjadi salah satu pilihan yang cukup menjanjikan untuk menangani lonjakan impor tekstil.