Indeks Kemenkes

Ikuti teks prosedur mencuci tangan sebagaimana direkomendasikan WHO untuk cegah penularan COVID-19. Berikut ini panduan dan penjelasannya.

Pemerintah daerah setempat diminta upayakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Skema vaksin booster atau dosis tiga vaksin COVID-19, baik gratis maupun berbayar, masih merupakan rencana dan belum menjadi kebijakan.

Tren kasus pandemi COVID-19 di Indonesia membaik, namun Provinsi Kaltara dan Sulteng masih perlu diwaspadai.

Kemenkes telah membayarkan insentif kepada lebih dari 940 ribu tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan pusat selama pandemi COVID-19.

Kemenkes berharap sertifikat yang diberikan kepada para nakes & relawan COVID bisa jadi pertimbangan instansi yang membutuhkan SDM atau pemberian beasiswa.

Menurut Kemenkes provinsi Jawa Barat kesulitan untuk mencapai target harian suntik vaksin COVID-19 yakni 2,5 juta per hari.

Kemenkes menyatakan tunggakan klaim rumah sakit (RS) pelayanan COVID-19 untuk tahun 2020 terus bertambah.

Padahal sertifikat vaksin dari sejumlah negara seperti Nigeria, sudah dapat terbaca dan bisa masuk ke Arab Saudi.

Belum ada provinsi yang mencapai target pelacakan atau tracing yang ditetapkan Kemenkes.

Dinkes DKI merespons laporan Kemenkes yang menyatakan Jakarta termasuk provinsi dengan varian Delta tertinggi.

LaporCovid-19 menerima 18 laporan penyalahgunaan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster.

Dari 18 laporan penyalahgunaan vaksin booster, sebanyak tujuh laporan berasal dari Jakarta dan Jawa Timur sebanyak empat laporan.

Sejatinya, kata Nadia hasil CT value tidak bisa menggambarkan adanya paparan virus varian baru pada pasien COVID-19.

Kemenkes menyatakan perlu pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) untuk memastikan varian COVID-19.

Kementerian Kesehatan tidak mewajibkan kartu atau sertifikat vaksin kepada warga. Pengaturan dilakukan oleh kementerian lain.

Epidemiolog sebut apabila WHO telah menetapkan sebagai VOI, maka varian ini telah memenuhi empat kriteria yang patut menjadi kewaspadaan.

Pemerintah tidak membedakan data penerima antara masyarakat rentan dan masyarakat umum. Dalihnya, untuk mempercepat proses vaksinasi.

Kemenkes menyatakan pelaksanaan pemeriksaan (testing) dan juga pelacakan (tracing) terus mengalami peningkatan di 660 laboratorium.

Kelangkaan vaksin COVID-19 terjadi di mana-mana. Pemerintah juga tidak mengindahkan anjuran WHO dengan memprioritaskan pejabat alih-alih kelompok rentan.