Indeks Kemenhub

Indonesia dinilai belum memiliki sistem penegakan hukum yang kuat di bidang maritim. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan membentuk Pengadilan Maritim.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membuka kesempatan uji KIR dapat dilakukan oleh swasta atau agen pemegang merk.

Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhyub Hindro Surahmat dalam diskusi bertajuk "Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama" di Jakarta, Senin (20/10/2016) menyampaikan jika dihitung per hari, sebanyak 72-73 orang di Indonesia meninggal karena kecelakaan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membuka tender bagi swasta untuk mengelola tol laut. Untuk mewujudkan skema tersebut Kemenhub siap mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar.

Legalisasi terhadap moda transportasi berbasis aplikasi online akan segera terwujud. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub saat ini tengah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Revisi untuk mengakomodir taksi online tersebut ditargetkan rampung tahun ini.

Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

Dalam OTT kasus pungli perizinan di Kemenhub tersebut tim Khusus Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp95 juta.

Pemerintah akan serius menangani pungutan liar (pungli) terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pungli, pemerintah akan terus melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP). Presiden memerintahkan untuk memecat PNS yang terbukti pungli.

Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, pada konferensi pers menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pungutan liar terutama berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat di semua kementerian.

Kepolisian Republik Indonesia berjanji akan melakukan lebih mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam OTT praktek pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan sore ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan surat edaran terkait penundaan penegakan hukum taksi online yang sejatinya berlaku mulai 1 Oktober 2016.

Ketua YLKI Tulus Abadi mendesak Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan investigasi terkait banjir yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tulus Abadi juga meminta kepada pemerintah agar menjatuhkan sanksi pada kontraktornya.

Pelaksana Tugas Direktur PT Angkasa Pura II Djoko Murdjatmojo mengatakan perlu waktu setidaknya dua minggu untuk penyesuaian agar pengoperasian betul-betul mulus.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi.

Menteri Perhubungan meminta adanya peningkatan kontribusi kereta api bisa ditingkatkan menjadi 25 persen. Hal itu dilakukan salah satunya dengan menghilangkan perlintasan sebidang di seluruh Jakarta, yang terdapat 800 lintasan sebidang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mensosialisasikan tujuh peraturan di bidang perhubungan udara kepada operator serta masyarakat luas.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hemi Pamuraharjo mengatakan pihaknya mengadakan rapat evaluasi terkait dengan keterlambatan panjang penerbangan lima maskapai Lion Air sekaligus mengevaluasi kinerja maskapai PT Lion Mentari Airlines.

Kemenpora memastikan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban atas surat PSSI pada pekan ini. Khusus mengenai permintaan bantuan persiapan tim nasional menuju AFF 2016, pihak Kemenpora akan melakukan rapat internal untuk membahas kapasitas bantuan Kemenpora pada PSSI.

Menteri Perhubungan akan memanggil pihak Lion Air terkait keterlambatan penerbangan yang berlangsung lama di Bandara Juanda, Minggu (31/7/2016). Pihak Lion Air mengungkapkan, penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah masalah operasional sehingga pihaknya harus mengganti kru.

Mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyisakan banyak kuota. Dari total kuota yang disediakan, 12.000 sepeda motor dan 24.000 penumpang mudik gratis, baru sepertiganya terpenuhi. Pihak Kemenhub mendorong masyarakat untuk mengikuti mudik gratis karena dinilai lebih aman dibandingkan mengendarai sepeda motor.