Indeks Kekerasan Jurnalis

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.

Dadan Hindayana mengatakan BGN tidak menoleransi bentuk kekerasan apapun dalam menghadapi suatu hal.

Dua jurnalis, korban penganiayaan memaafkan petugas SPPG itu atas dasar rasa kemanusiaan dan faktor usia yang telah tua dan renta.

Dalam sepekan terakhir, AJI menerima laporan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi unjuk rasa di Gedung DPR dan Mako Brimob Polda Metro Jaya.

Dalam proses peliputan di PT GRS Banten, sejumlah staf KLH dan wartawan mengalami pengeroyokan.

Kamera jurnalis foto Antara, Bayu Pratama Syahputra, rusak karena digunakan sebagai pelindung dari penganiayaan aparat di DPR, Senin (25/8/2025).

Konsorsium Jurnalisme Aman meminta pemerintah segera memperkuat mekanisme perlindungan jurnalis, termasuk dalam isu-isu sensitif.

Didik mengakui bahwa ada surat perintah kegiatan pengamanan di PT GRS, tetapi tetap akan menindak anggota yang melanggar aturan.

Didik memastikan Polda Banten berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan pengroyokan jurnalis dan staf KLH di PT GRS, Serang.

AJI mendesak Polda Kepri untuk mengusut kasus teror dan intimidasi terhadap sejumlah media yang berada di Kepri lewat order fiktif.

Komnas HAM khawatir terjadi impunitas apabila Kodam I Bukit Barisan tidak mengambil tindakan atas kasus pembakaran rumah jurnalis di Karo.

Komnas HAM meminta agar majelis hakim dapat menggali keterlibatan selain terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

Jurnalis Tempo, Jamal Abdun Nasr, dianiaya dua kali, yakni saat merekam situasi May Day di kantor Gubernur Jawa Tengah & Undip saat Hari Buruh.

AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan yang dialami jurnalis ProgreSIP saat meliput demonstrasi May Day.

Komnas HAM juga mendesak agar para saksi mendapat perlindungan hukum dalam pengungkapan kasus pembunuhan jurnalis Banjarbaru, Kalsel, Juwita.

Negara harus memberikan keamanan terhadap para seluruh media dan jurnalis bukan hanya kepada yang berpihak kepada pemerintah.

Ajudan Kapolri bernama Ipda Endry Purwa, harus tetap disanksi secara proporsional meskipun sudah meminta maaf kepada jurnalis.

Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers.

Polri berjanji tetap menyelidiki insiden ini untuk menemukan apakah terdapat indikasi pelanggaran.

AJI dan PFI mengecam keras tindakan kekerasan oleh ajudan Kapolri kepada jurnalis dan segala bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik.