Indeks Kejaksaan

Moch Baiquni Justicia Rahman juga dibebani denda Rp50 juta, bila tak dibayar diganti kurungan tambahan sebulan.

Perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik mencapai Rp21,6 miliar.

Selain paket mask potato yang suguhkan striptis, ada paket eksekusi di kamar mandi yang diduga praktik prostitusi terselubung.

Kasi Pidum Kejari Kota Semarang, Sarwanto, bilang ada uang pemesanan karaoke Mansion yang masuk rekening Bambang Raya.

Kejagung menilai vonis 16 tahun pidana terhadap Zarof Ricar sudah hampir memenuhi tuntutan JPU, yakni hukuman 20 tahun penjara.

JFS telah mengakibatkan kerugian negara Rp10,2 miliar dalam kurun waktu 2019-2022.

Zarof Ricar diketahui mendapatkan vonis di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa siap memanggil Enggartiasto Lukita ke sidang korupsi impor gula bila sudah ada ketetapan dari majelis hakim.

Penerimaan kas daerah 2019-2022 dari sewa Plaza Klaten seharusnya Rp14,2 miliar, tapi disetor cuma Rp3,9 miliar, sehingga negara rugi Rp10,2 miliar.

Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan kunjungannya ke Kejati DIY sebagai langkah mitigasi, jangan sampai warga menjadi tersangka.

Proses restorative justice dilakukan dengan selektif dan melalui pengawasan berlapis hingga Jampidum dan Jaksa Agung.

Di era digital seperti sekarang, proses pengawalan hukum menjadi lebih mudah dengan adanya media sosial.

Kebutuhan jumlah personel TNI untuk pengamanan akan disesuaikan dengan permintaan dari kejaksaan.

Jaksa tersebut meminta Rp750 juta, namun terdakwa beri Rp400 juta dengan harapan cuma jadi saksi korupsi penerbitan SPH izin perkebunan sawit.

Dugaan korupsi di kantor PT Pos Indonesia Cabang Utama Bengkulu menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Perkara pidana 5 mahasiswa itu masih berlanjut, mereka tak lagi ditahan di jeruji tapi berstatus tahanan kota.

Namun, kejaksaan belum mau sebut jumlah uang yang diduga mengalir ke Awaluddin.

Dalam sidang pembacaaan surat dakwaan, JPU Kejari Kota Semarang, mengatakan penganiayaan yang menewaskan Darso terjadi pada September 2024.

Tersangka berjumlah empat orang yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dari Kemendes PDTT.

Pelimpahan dilakukan setelah semua berkas perkaratersangka yang diserahkan oleh Polda NTT dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejati NTT.