Indeks Kejaksaan

JFS telah mengakibatkan kerugian negara Rp10,2 miliar dalam kurun waktu 2019-2022.

Zarof Ricar diketahui mendapatkan vonis di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa siap memanggil Enggartiasto Lukita ke sidang korupsi impor gula bila sudah ada ketetapan dari majelis hakim.

Penerimaan kas daerah 2019-2022 dari sewa Plaza Klaten seharusnya Rp14,2 miliar, tapi disetor cuma Rp3,9 miliar, sehingga negara rugi Rp10,2 miliar.

Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan kunjungannya ke Kejati DIY sebagai langkah mitigasi, jangan sampai warga menjadi tersangka.

Proses restorative justice dilakukan dengan selektif dan melalui pengawasan berlapis hingga Jampidum dan Jaksa Agung.

Di era digital seperti sekarang, proses pengawalan hukum menjadi lebih mudah dengan adanya media sosial.

Kebutuhan jumlah personel TNI untuk pengamanan akan disesuaikan dengan permintaan dari kejaksaan.

Jaksa tersebut meminta Rp750 juta, namun terdakwa beri Rp400 juta dengan harapan cuma jadi saksi korupsi penerbitan SPH izin perkebunan sawit.

Dugaan korupsi di kantor PT Pos Indonesia Cabang Utama Bengkulu menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Perkara pidana 5 mahasiswa itu masih berlanjut, mereka tak lagi ditahan di jeruji tapi berstatus tahanan kota.

Namun, kejaksaan belum mau sebut jumlah uang yang diduga mengalir ke Awaluddin.

Dalam sidang pembacaaan surat dakwaan, JPU Kejari Kota Semarang, mengatakan penganiayaan yang menewaskan Darso terjadi pada September 2024.

Tersangka berjumlah empat orang yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dari Kemendes PDTT.

Pelimpahan dilakukan setelah semua berkas perkaratersangka yang diserahkan oleh Polda NTT dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejati NTT.

Kades diduga terlibat korupsi pengelolaan Pasar Desa Kalijati Timur senilai Rp1,5 miliar yang berlangsung selama 2022 hingga 2024.

Syahron sebut pemerasan yang dilakukan LSN dilakukan dengan mengikuti proses persidangan dalam sebuah perkara.

Tak ditemukan kamera CCTV yang merekam ke arah lokasi kejadian pembacokan pegawai kejaksaan di Depok.

Serangan terhadap jaksa terjadi dalam waktu yang berdekatan usai terbitnya Perpres 66/2025 yang meminta TNI dan Polri bisa menjaga keamanan jaksa.

Agus mengatakan, dasar hukum penjagaan Kejaksaan sesuai UU TNI yang baru dengan menyatakan Kejaksaan masuk OMSP, Perpres 66 Tahun 2025 dan MoU 4 Tahun 2023.