Indeks Kasusektp

Kuasa hukum Andi Narogong mengatakan kliennya akan mengungkap aliran dana korupsi e-KTP ke Setya Novanto.

Eksepsi Setya Novanto akan mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama eks anggota DPR dan dakwaan jaksa soal penerimaan uang terkait dengan korupsi e-KTP.

Hilangnya "jejak" nama politisi PDIP sempat dipersoalkan oleh Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Keluhan sakit yang disampaikan Novanto bertentangan dengan keterangan dokter.

Sidang praperadilan seharusnya tidak dilanjutkan, dosen hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah.

Aksi tanya jawab hingga debat sengit antara Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tim penasihat hukum, dan Hakim mengawali sidang.

Terjadi perbedaan pandangan antara KPK dengan Mudzakir sebagai saksi ahli dari pihak Novanto.

Tindakan Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik yang diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR.

Aziz Syamsuddin menilai penunjukkan dirinya sebagai ketua DPR sudah sah.

Ia mundur lagi dari kursi Ketua DPR karena jadi tersangka kasus KTP-elektronik. Sebelumnya gara-gara "Papa minta saham."

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

Meski sempat meminta penundaan hingga satu minggu, kali ini KPK telah menyiapkan strategi berbeda untuk menghadapi praperadilan jilid II Setya Novanto.

Novanto sempat menghilang dan mengalami kecelakaan, setelah ditetapkan jadi tersangka kasus e-KTP.

Andi Narogong tiba-tiba memberikan keterangan di persidangan tentang misteri jam tangan tersebut.

Ketidakhadiran KPK ini berkebalikan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kemarin.

Kalau P21 rampung, praperadilan Setya Novanti gugur dengan sendirinya.

Rapat penggantian Novanto dijadwalkan digelar sore ini. MKD akan membahas pengganti Setya Novanto bersama sejumlah ketua fraksi dalam rapat tertutup.

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Sepak terjang Fredrich Yunadi dalam membela Setya Novanto sudah dipantau Peradi, wadah profesi para advokat.

Jokowi menyarankan Setya Novanto mengikuti aturan yang berlaku terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.