Indeks Kasus Suap Proyek Jalan

Bobby Nasution dinilai terlibat kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan proyek di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut.

Jubir KPK mengatakan JPU akan menghadirkan seluruh alat bukti termasuk saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa terkait kasus proyek jalan Sumut.

Topan Ginting dan dua tersangka penerima suap lainnya akan dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tipikor Medan.

Topan Ginting dan dua tersangka lain yang berkasnya baru dilimpahkan ke JPU merupakan pihak penerima suap.

KPK belum melimpahkan berkas perkara milik Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut.

KPK menilai permintaan hakim untuk menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi adalah hal yang wajar.

KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang sebagai tersangka suap proyek jalan miliaran rupiah.

KPK menetapkan tiga tersangka suap proyek jalan di Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Jazilul Fawaid mangkir dari panggilan KPK dengan alasan masih menjalankan ibadah haji. 

Makmur alias Aan selaku Direktur PT Mitra Bungo Abadi diduga memperkaya diri senilai Rp60,5 miliar dari proyek jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau.

Donny terbukti menyerahkan uang sebesar Rp3,6 miliar atau 7,5 persen dari nilai proyek kepada Latif secara bertahap.

Bupati Abdul Latif memerintah Fauzan untuk meminta fee proyek kepada para kontraktor yang ingin ikut lelang di Hulu Sungai Tengah.

Yudi Widiana telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam perkara suap program aspirasi DPR di Maluku dan Maluku Utara.

Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus suap korupsi pengadaan jalan proyek PUPR.

Hukuman yang diberikan kepada Yudi tak berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa KPK.

Yudi dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa KPK karena dinilai terbukti secara sah menerima uang suap dengan total nilai Rp11,5 miliar.

Jaksa KPK menuntut politikus PKS Yudi Widiana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sekaligus dicabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

KPK menetapkan politikus PKS  Yudi Widiana sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang proyek pembangunan jalan Kemen PUPR.

KPK menyayangkan penggunaan istilah dalam Alquran seperti "Liqo" dan "Juz" dijadikan sebagai bahasa sandi korupsi di kasus yang melibatkan politisi PKS Yudi Widiana.

Politikus PKS Yudi Widiana mengenakan jaket oranye setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka pada Februari 2017 terkait kasus suap proyek jalan.