Indeks Kasus Suap Distriburi Pupuk
Usai Menggeledah Rumah Mendag, Penyidik KPK Tak Temukan Dokumen
Usai menggeledah kediaman pribadi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, penyidik tak membawa barang bukti apa pun.
KPK: Belum Ada Sprindik Mendag Enggartiasto Usai Geledah Kantornya
KPK belum akan menerbitkan surat perindak penyidikan (sprindik) usai menggeledah kantor Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita terkait kasus Bowo Sidik Pangarso.
Bowo Sidik Klaim Dapat Uang dari Menteri Enggar, Jokowi Perlu Tegas
Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan lembaganya akan mendalami keterangan Bowo dan akan dicocokkan dengan bukti-bukti lain yang diperoleh penyidik.
Bowo Sidik Seret Nama Enggartiasto, Nasdem: Itu Pernyataan Sepihak
Partai Nasdem menilai pengakuan Bowo Sidik yang menyeret nama Enggartiasto Lukita merupakan klaim sepihak.
KPK akan Pelajari Pengakuan Bowo Sidik Soal Sumber Uang Rp8 Miliar
KPK mengaku akan mendalami lebih lanjut pengakuan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso soal sumber uang Rp8 miliar yang ia terima dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Potensi Nyanyian Bowo Sidik Goyahkan Suara Golkar di Jateng II
Bowo Sidik mengatakan 400 ribu amplop untuk serangan fajar diperintah oleh Nusron Wahid. Akankah "nyanyian" itu berpengaruh pada suara Golkar di Dapil Jateng II?
JPPR Sebut Bowo & Perintah Partai Tidak Bisa Terjerat Pidana Pemilu
JPPR menilai, ujaran Bowo Sidik Pangarso tentang keterlibatan Nusron Wahid belum bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu.
Bowo Sebut Nusron Soal Amplop, BPN: Harusnya Bisa Didiskualifikasi
BPN mendesak KPU dan Bawaslu agar tidak lamban merespons kasus yang menjerat jaringan kader partai koalisi TKN.
Golkar Klaim Pengakuan Bowo Sidik Soal Nusron Wahid Meragukan
DPP Golkar menilai pengakuan Bowo Sidik, soal keterlibatan Nusron Wahid dalam penyiapan 400 ribu amplop "serangan fajar, meragukan.
KPK Tegaskan Ribuan Amplop Sitaan dari Bowo Sidik untuk Pileg
KPK telah membongkar 4 dari 84 kardus berisi amplop milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diduga digunakan untuk keperluan Pemilu dan Pilpres.
KPK Baru Buka 15.000 Amplop Bowo Sidik, Isinya Duit Rp300 Juta
KPK baru membuka 15 ribu dari 400.000 amplop milik Bowo Sidik yang diduga akan dipakai untuk "serangan fajar" menjelang waktu pencoblosan Pemilu 2019.
Carut-Marut Distribusi Pupuk Subsidi di Balik Kasus Suap Bowo Sidik
Dosen IPB Dwi Andreas mengusulkan agar subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah diubah total ke sistem direct payment untuk menghindari praktik "mafia."
Teka-Teki 400 Ribu Amplop yang Disiapkan Bowo untuk Serangan Fajar
Pada Pileg 2014, Bowo Sidik meraih 66.909 suara untuk melenggang ke Senayan. Mengapa di pileg kali ini dia mesti siapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar?
Kasus Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput?
Duit suap yang diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17 April mendatang.
Peneliti Nilai 'Serangan Fajar' Terjadi Sebab Caleg Mau Kunci Suara
Praktik politik uang dalam bentuk 'serangan fajar' terjadi karena banyak caleg tidak percaya diri sehingga ingin 'mengunci suara'.
OTT Politikus Golkar Terkait Pupuk, BW: Merusak Nama Baik Jokowi
OTT KPK terhadap politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso merusak nama baik Capres 01, Jokowi yang diusung Partai Golkar.
Alasan Golkar Belum Beri Bantuan Hukum ke Bowo Sidik
Golkar belum memberikan pendampingan hukum bagi Bowo Sidik yang kini menjadi tersangka kasus suap. Golkar mengklaim Bowo belum meminta bantuan hukum ke partainya itu.
Partai Golkar: Kami Tak Pernah Beri Perintah Serangan Fajar
Ace berharap tidak ada lagi kasus serupa seperti BS. Dia mengingatkan kepada kader Partai Golkar yang melanggar, maka konsekuensinya adalah pemecatan.
Uang Suap Bowo untuk Serangan Fajar, TKN: Biaya Politik Mahal
Juru Bicara TKN Abdul Karding menyoroti uang hasil OTT anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso oleh KPK yang diduga untuk serangan fajar.
PT Pupuk Indonesia: Tidak Ada Direksi Terjerat OTT KPK Kasus Pupuk
PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa tidak ada direksi yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3/2019) lalu.