Indeks Kasus Reklamasi

Di publik, Anies Baswedan berkata seluruh pulau reklamasi dihentikan. Faktanya, pembangunan Pulau C dan D tetap berjalan.

Muslim mengingatkan agar pengembang pun tidak lepas tangan serta turut berkontribusi dalam melakukan pengerukan rutin sehingga keberadaannya tidak lagi menghalangi arus sungai.

Meski nanti gubernur
DKI berganti, pengajuan
izin kembali sulit dilakukan.

Penyegelan telah dilakukan sejak era Ahok, namun pengembang tetap melakukan pelanggaran

Selama kurun delapan bulan berlalu, banyak perubahan di pulau tersebut. Deretan rukan yang dulu masih rangka kini sudah berbentuk bangunan megah.

Anggota Koalisi Nelayan, menyampaikan, pembentukan badan pelaksana reklamasi tersebut justru bertentangan dengan janji untuk menghentikan reklamasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyatakan kawasan konservasi bakau Kali Adem sudah mulai bersih dari tumpukan sampah.

Nelayan Kali Adem bersaksi kalau dari dulu sampah memang sudah banyak. Namun, sejak reklamasi sampah-sampah itu hanya terkonsentrasi di satu titik.

Penyidik kepolisian mengajukan 20 pertanyaan kepada Ahok saat memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkaitan dengan kasus reklamasi.

Jejak panjang “kampung asal” orang Betawi dan identitas kosmopolitanisme Jakarta dapat dilacak ke kawasan Teluk Jakarta yang kini terancam oleh reklamasi.

"Sekarang sudah dilakukan. Saat ini tahapnya 25 km membangun tanggul pesisir," katanya.

Ketiga karyawan BPRD DKI itu diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi terhadap penetapan NJOP pulau reklamasi.

Ketiga orang itu akan menjadi saksi untuk mendalami penetapan NJOP yang ditentukan oleh tim appraisal dan BPRD.

NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter persegi yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlalu rendah.

Ombudsman akan meninjau mulai dari perizinan sampai pelaksanaan reklamasi di seluruh Indonesia.

Menteri Luhut enggan berkomentar soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena menurutnya, itu sudah menjadi tanggung jawab Pemrov DKI.

"Untuk mencari jalan yang sudah terlanjur dibangun mempunyai manfaat. Jadi yang disampaikan Pak Wapres itu konsisten dengan yang ada di pikiran Pak Anies dan Bang Sandi," kata Sudirman.

Sudirman Said merespons pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya mengklarifikasi Pergub DKI Jakarta Nomor 146 bukanlah izin pembangunan reklamasi, melainkan petunjuk teknis.

Penyidik Polda Metro Jaya akan membongkar dokumen pembentukan reklamasi yang awalnya muncul pada zaman Presiden Soeharto tahun 1995.

Setelah memeriksa Sekda DKI Jakarta, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil sejumlah pihak terkait reklamasi Teluk Jakarta.