Indeks Kasus Kpk

Simak apakah posisi Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker akan diganti setelah kena OTT KPK?

Yasonna mengaku diperiksa terkait perlintasan Harun Masiku selaku Menkumham dan soal surat fatwa PAW dalam kapasitas Ketua DPP PDIP.

Bulog mengeklaim akan terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya.

Dewas KPK memastikan anggotanya, Albertina Ho, tidak melanggar etik.

Cak Imin menyampaikan dirinya dan PKB tak akan intervensi kasus korupsi yang menimpa Reyna Usman oleh KPK.

Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (14/11/2023) pekan depan terkait  dugaan pelanggaran etik Firli dengan SYL.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Kantor Pemkab Lamongan.

KPK menyebut informasi hoaks itu disebarkan dengan tujuan pemerasan, penipuan maupun tindak kejahatan lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa informasi penyelidikan terkait Muktamar NU sebagai hoaks.

Nurdin Abdullah menerima suap dan gratifikasi itu selama menjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Ke-36 perkara yang dihentikan akan dibuka kembali jika ada laporan baru dari masyarakat.

KPK menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka ke jaksa penuntut.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/11/2019). Politikus PDIP itu mengaku hendak memantapkan sinergi terkait pemberantasan korupsi di institusinya.

Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi e-KTP Markus Nari, Tommy Sihotang berencana akan mengajukan pledoi terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang dilayangkan kepada kliennya.

Kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar umumnya memiliki tingkap kompleksitas yang tinggi, sehingga revisi UU KPK melemahkan kinerja mereka.

Novel Baswedan membantah tudingan kongkalikong dengan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan perkara di komisi antirasuah.

Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perum Perindo.

Pakar hukum menyarankan Presiden Jokowi untuk memilih Menteri Pemuda dan Olahraga sesuai dengan pertimbangan KPK

"Kalau benar memang mereka bermasalah dengan KPK, maka kurang etis mereka menjadi pimpinan atau pegawai KPK," kata Abdullah,