Indeks Kasus Korupsi

Tim JPU telah melimpahkan berkas dakwaan 4 tersangka: Nadiem Makarim, Mulyatsah, Sri Wahyuningsih, dan Ibrahim Arief.

Djunaidi mengajukan permohonan vonis ringan dengan alasan usia lanjut dan masih ingin mengabdi kepada perusahaan.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,98 triliun.

Selain menolak kasasi eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, MA juga menolak kasasi eks Direktur Operasional PT Timah Tbk, Alwin Albar.

Putusan kasasi memastikan Heru menjalani hukuman 10 tahun penjara dalam kasus suap vonis bebas terdakwa pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur.

Keterangan dari dua saksi tersebut sangat dibutuhkan KPK untuk membuat perkara ini semakin terang.

Penyelidikan di PT LEN Industri ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi pada Digitalisasi SPBU Pertamina yang saat ini sudah tahap penyidikan.

Budi belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari keenam saksi tersebut oleh penyidik KPK.

Tim Jaksa Penyidik masih melakukan pengembangan cari pihak lain yang ikut bertanggung jawab.

Arief yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kalimantan Barat.

Empat terdakwa bersekongkol mengelola aset Pemkab, Plaza Klaten, tanpa prosedur yang benar pada kurun waktu 2020 hingga 2023.

Tas golf itu ia berikan kepada Edward setelah proses pengadaan yang dimenangkan oleh perusahaan BP Group Singapore selesai dilakukan.

Arief yang juga Anggota DPRD Kalbar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PU Mempawah 2015.

Wahyu juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Altof, Zufar Ali Akbar, dan Wildan dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap pengurusan jabatan dan proyek di Pemkab Ponorogo.

Selain Arif dan tiga hakim pemutus perkara lepas CPO, mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, juga akan divonis hari ini.

Budi mengatakan, penyidik akan kembali memanggil RK maupun saksi lainnya untuk dimintai keterangan jika memang masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut.

Selain dipakai untuk keperluan kampanye Rp2 miliar, uang korupsi pembinaan atlet difabel juga dipakai untuk membeli dua unit mobil.

Sebelumnya, gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi e-KTP, yang punya nama lain Tjhin Thian Po, itu tak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ridwan mengatakan tidak ada tugas pokok dan fungsi gubernur yang berkaitan dengan aksi korporasi BJB sebagai Badan Usaha Milik Daerah.