Indeks Kasus Korupsi

KPK telah melimpahkan berkas perkara tersangka Ahmad Zuhdi ke Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis (24/3/2022) dan tinggal menunggu waktu sidang.

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan hukuman mati bagi koruptor sudah diatur UU Tipikor.

Eks pegawai KPK menilai wajar lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu kini jeblok dalam survei. KPK saat ini tak berani menggarap oligarki.

Selain penjara, eks bos Waskita Beton wajib bayar uang pengganti Rp7,1 miliar dalam waktu sebulan.

Kejagung kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan AD.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

Denny Indrayana mengkritik pemerintah yang telah banyak mengobrol resmi bagi para koruptor.

Hasil gelar perkara Polri menunjukkan penyidik Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa.

MAKI nilai Nurhayati mestinya mendapat apresiasi karena berani mengungkap praktik rasuah di instansinya dan hukum mesti melindunginya.

LPSK mengkritik Polres Cirebon Kota yang menetapkan pelapor dugaan korupsi dana desa bernama Nurhayati sebagai tersangka.

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan hak politiknya dicabut sementara.

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.

Jampidsus menjelaskan pernyataan Jaksa Agung soal tidak memproses hukum pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta.

KPK menyita sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan saat menggeledah perusahaan milik tersangka Bupati Langkat.

KPK menduga Tagop meminta fee 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan setiap memilih pemenang lelang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.

Kejaksaan Agung mencatat potensi kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Taspen sekitar Rp161,6 miliar.

KPK telah menyita dokumen-dokumen proyek ganti rugi lahan yang melibatkan Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.

KPK mengeksekusi Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah ke lapas Sukamiskin untuk menjalani masa hukuman 5 tahun penjara.

Kejagung menduga ada pengelolaan keuangan di PT AMU, anak perusahaan PT Askrindo, yang disalahgunakan.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.